Dia bersemangat untuk segera melihat hasil perubahan yang diinginkannya. Dalam lembaga pendidikan dapat kita lihat misalnya seorang kepala lembaga pendidikan yang memiliki misi untuk menjadikan sekolahnya termasuk dalam penerima Adiwiyata, dalam Bahasa Jawa ora ketang duwit utangan segala hal akan dilakukan demi lembaga pendidikan mendapatkan reformasi (perubahan) status menjadi "Sekolah Adiwiyata", meskipun sebenarnya sumber daya lembaga pendidikan masih biasa-biasa saja.
Berbeda dengan pemimpin reformis di atas, pemimpin yang memiliki kebijakan populis lebih suka mendapatkan prestise daripada prestasi. Pemimpin seperti ini cenderung mendahulukan popularitas daripada kualitas. Contohnya begini, agar masuk televisi nasional, pemimpin lembaga pendidikan rela merogoh kas yang pas-pasan agar bisa tampil beberapa kali di TV,Â
sehingga anggaran untuk ekstrakurikuler, bimbingan belajar, transport petugas dipangkas sana sini, kepopuleran diharapkan membentuk opini masyarakat bahwa lembaga pendidikan yang dipimpinnya adalah lembaga pendidikan favorit.Â
Contoh lain adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk dapat berangkat sekolah jam berapa saja, asalkan ada penjelasan yang masuk akal, dengan kebijakan ini pemimpin lembaga pendidikan akan lebih populer sebagai pemimpin yang murah hati, namun di sisi lain akan terjadi ketidakteraturan fatal.
Rekomendasi Untuk Pemimpin Lembaga Pendidikan
Setiap bagian warga dari lembaga pendidikan memiliki peran dan andil untuk menentukan eksistensi, kualitas dan kuantitasnya ke depan. Namun bagaimana pun, pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran sentral sebagai nahkoda untuk membawa kapal lembaga pendidikan ke depan. Tidak mudah menjadi pemimpin lembaga pendidikan, dan tidak mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat serta akurat. Banyak pertimbangan yang harus dipakai dalam penentuan sebuah kebijakan.
Ada beberapa rekomendasi yang bisa dipergunakan --dalam situasi dan kondisi yang tepat- oleh pemimpin lembaga pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tepat yakni:
- Menggunakan Analisis yang Tepat Sebelum Menentukan Kebijakan
Sebelum mengambil keputusan baik dalam musyawarah maupun pribadi, pemimpin lembaga pendidikan harus menganalisis berbagai hal secara detail dan menyeluruh. Analisis SWOT juga perlu digunakan secara maksimal. Pandangan dari para ahli yang benar-benar ahli, bukan karena alasan disukai, juga perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan penting. Pendapat seluruh warga lembaga pendidikan harus diperhatikan dan diracik sedemikian rupa untuk memperoleh hasil kebijakan yang terbaik.
- Mendahulukan Realitas di Lapangan daripada Asumsi Belaka
Dalam pengambilan kebijakan, data-data dan fakta-fakta yang dimiliki harus menjadi pijakan. Pengambilan kebijakan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi belaka, misalnya: "begini saja, mungkin bisa meningkatkan jumlah siswa baru". Ide-ide yang ada harus dikolaborasikan dengan data dan fakta sehingga tersusun formula yang tepat.
- Menyeimbangkan Aspek Kualitas dan Aspek Opini
Di zaman yang serba keterbukaan informasi ini, tidak bisa sebuah lembaga pendidikan berdiam diri dengan asyik di rumahnya saja. Kualitas pembelajaran yang baik dan sistem lembaga pendidikan yang hebat harus diimbangi dengan publikasi yang tepat sehingga opini masyarakat maupun warga lembaga pendidikan dapat berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Menjadi kurang baik apabila sebuah lembaga pendidikan dengan prestasi dan kualitas hebat, namun masyarakat menganggap biasa-biasa saja, hanya karena kurangnya publikasi dan sosialisasi. Sebaliknya banyak lembaga pendidikan yang minim kualitas, namun sosialisasi yang masif membuat lembaga ini dikatakan sebagai lembaga pendidikan favorit.. Pemimpin lembaga pendidikan perlu menyeimbangkan 2 hal ini untuk lembaga pendidikan lebih maju dan berkembang.
- Mengakomodir pendapat seluruh warga lembaga pendidikan
Mengkomodir di sini bukan serta merta menuruti semua pendapat yang dikemukakan masing-masing warga lembaga pendidikan. Mengakomodir di sini adalah menghargai, mengapresiasi, menampung, kemudian meracik formula yang tepat dalam mengambil kebijakan. Untuk pertimbangan kebijakan yang sifatnya umum dapat dilakukan pengisian angket atau observasi dari pihak yang objektif dalam menilai.
- Mendahulukan Agenda Prioritas daripada Komplementaritas
Agenda-agenda yang telah direncakan secara baik dengan analisis yang baik harus ditentukan mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda atau dikerjakan bertahap. Pemimpin lembaga pendidikan tidak perlu gampang baper dengan beberapa kasus, sehingga merupah kebijakan priorita atau kebijakan umum
Memimpin lembaga pendidikan tidaklah ringan, berat, belum tentu setiap orang kuat, namun akan lebih berat lagi bagi masa depan pendidikan di Indonesia, apabila pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan dipegang oleh orang-orang yang selalu baper bahwa menjadi pemimpin itu berat.
Ditulis Oleh: Wahyu Irvana (Mahasiswa Pascasarjana IAI Tribakti Kediri, Februari, 2019)
