Kebijakan Pemimpin Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan sudah barang tentu pemimpin seringkali membuat kebijakan baik dari hasil musyawarah, berasarkan nasihat dari beberapa pihak atau bahkan kebijakan yang dihasilkan dari keputusan pribadi setelah mempertimbangkan beberapa hal, intinya pemimpin dalam lembaga pendidikan memiliki hak dan wewenang untuk memberikan keputusan. 

Dalam hal efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan, seringkali muncul pro kontra dari anggota lembaga pendidikan sebab efek yang dihasilkan dari keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan, sehingga pemimpin lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan masak-masak segala hal yang berkaitan dengan kebijakan dan imbasnya untuk warga lembaga pendidikan.

Sebelum menyajikan rekomendasi terkait kebijakan yang tepat dilakukan di lembaga pendidikan, perlu pula diulas tentang beberapa jenis kebijakan serta penerapan konkrit di lembaga pendidikan, sebagai pandangan tentang berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Kebijakan Substantif Vs Kebijakan Prosedural

Pernah mengalami perdebatan serius di lembaga pendidikan terkait pembagian jam mengajar dan hak-hak yang harus didapatkan oleh pendidik? Dalam sebuah kasus, alokasi transport (baca: honorarium) untuk pelaku pendidikan tersebut lebih besar dari anggaran standar pemerintahan, sebaliknya ada yang lebih sedikit atau jauh lebih sedikit dari norma kewajaran sekalipun. 

Di sini lah kebijakan pemimpin lembaga pendidikan berperan penting. Bagi yang pemimpin yang lebih cenderung substantif, akan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidik, sebab substansi dari pendidikan di lembaga pendidikan adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga porsi untuk pengajar (yang merupakan komponen terpenting proses pembelajaran) akan diprioritaskan, untuk masalah pelaporan ke atas biasanya "dapat disesuaikan". 

Sebaliknya pemimpin yang cenderung prosedural akan lebih suka berpegang teguh kepada juklak, juknis, peraturan, domnis dan sebagainya. Pemimpin seperti ini lebih berhati-hati kaitan dengan "jalur ke atas" dan tidak suka mengambil resiko, sehingga seringkali pemimpin seperti ini sedikit memiliki terobosan dan inovasi yang mencolok untuk lembaga pendidikannya.

Dua jenis kebijakan ini sama-sama memiliki dampak positif dan negatif. Kejelian pemimpin lembaga pendidikan untuk memilih kebijakan yang tepat lah yang akan meentukan secara signifikan kemajuan lembaga pendidikan itu sendiri. Terkadang pada satu kasus, pemimpin yang sama dalam lembaga pendidikan kukuh dengan juklak dan prosedur, sedangkan pada kasus lain sangat fleksibel dan mengutamakan substansi.

 

Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulasi

Kebijakan distributif di lembaga pendidikan dapat diketahui salah satunya dalam pengalokasian waktu untuk jam mata pelajaran di kelas. Banyak pemimpin lembaga pendidikan lebih suka mengalokasikan mata pelajaran eksakta dan olah raga di jam pagi sedangkan mata pelajaran non eksakta di jam-jam siang atau menjelang pulang.