Kebijakan Pemimpin Lembaga Pendidikan

Kebijakan distributif dapat pula dilihat dari distribusi kegiatan-kegiatan besar yang boleh dilakukan, misalnya ekstrakurikuler Pramuka dapat melaksanakan kegiatan besar empat kali setahun, sedangkan ekstrakurikuler PMR cukup sekali setahun, distribusi seperti ini tergantung kecenderungan pemimpin dalam membaca arah lembaga pendidikan ke depan, di samping faktor-faktor lain seperti membentuk opini masyarakat atau warga lembaga pendidikan.

Kebijakan regulasi juga bisa ditemukan di lembaga pendidikan dalam hal perizinan kegiatan atau pemakaian fasilitas. Pemimpin lembaga pendidikan yang kredibel lebih suka menerapkan regulasi yang konsisten namun fleksibel. Konsisten berarti perizinan harus melalui kewenangan yang diatur, sedangkan fleksibel berarti perizinan tidak kaku dan selalu formalitas. 

Sebagai contoh, untuk perizinan pemakaian laboratorium komputer tidak langsung kepada kepala lembaga pendidikan, tetapi melalui kepala laboratorium lebih dulu, kemudian sifatnya fleksibel, tidak harus dengan surat resmi beramplop coklat atau bermaterai, cukup menggunakan lisan atau memo singkat. 

Pemimpin lembaga pendidikan yang suka memberikan izin tanpa menanyakan sudah berkoordinasi dengan kewenangan di bawahnya atau belum, cenderung memiliki sikap otoriter dan kesukaan untuk berkuasa.

Kebijakan distributif dan kebijakan regulasi perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, berbagai masukan dan visi misi lembaga pendidikan. Grand design lembaga pendidikan dapat dilihat dari dua jenis kebijakan ini, di samping kebijakan lain.

 

Kebijakan Materal dan Kebijakan Simbolik

Kadang terjadi musyawarah saat akan mengadakan study tour ke suatu daerah. Dengan pendanaan dan personil panitia yang terbatas, mana yang lebih dulu dipriorotaskan, jenis kendaraan, sosialisasi, seragam atau banyaknya tujuan destinasi tur? Sebagai contoh konkrit begini, sebuah lembaga pendidikan di Jawa Timur akan mengadakan ziarah wali 9 dengan dana modal yang pas-pasan, opsi yang berkembang kira-kira seperti ini:

• Lebih baik mengadakan seragam seluruh peserta, bus eksekutif di atas standar serta persiapan dokumentasi dan sosialisasi yang masif, tetapi dengan mengurangi tujuan ziarah ke Provinsi Jawa Barat (Cirebon), agar digunakan publikasi ke masyarakat sehingga ada harapan lebih besar untuk penerimaan siswa baru
• Lebih baik menggunakan pakaian masing-masing, bus standar, dokumentasi standar yang penting khidmat dan sesuai tujuan agenda
• Lebih baik tetap mengadakan seragam, bus eksekutif, dokumentasi shooting, tujuan tetap sampai Jawa Barat, namun siswa diminta membayar tambahan biaya cukup besar untuk total keseluruhan
• Lebih baik menghemat dana dengan mengurangi tujuan Jawa Barat, bus standar, dokumentasi seadanya, sehingga dana akan memiliki sisa dan dapat untuk membeli semen dan pasir untuk membantu pembangunan kelas baru

Dari empat opsi di atas, kebijakan pemimpin lembaga pendidikan bisa dibaca sekilas, opsi satu adalah pemimpin dengan kebijakan simbolik, opsi dua adalah pemimpin dengan kebijakan materal, opsi tiga adalah pemimpin dengan kebijakan simbolik ekstrim dan opsi keempat adalah pemimpin dengan kebijakan ngirit, atau mungkin medit.

Kebijakan Reformis Vs Kebijakan Populis

Pemimpin lembaga pendidikan yang reformis cenderung memiliki tipe visioner substantif. Pemimpin seperti ini tidak suka dengan zona aman atau status quo. Dalam pikirannya bagaimana "pengembangan, pengembangan, terobosan, inovasi, perubahan" dan sebagainya. Pemimpin reformis cenderung lebih suka berdarah-darah dan berkalang tanah untuk mewujudkan visi dan misinya, utamanya dalam perubahan.