Ketika Media Sosial Jadi Pilihan Utama untuk Mengadu

Kurangnya Transparansi

Laporan aduan warga sering kali menemui jalan buntu karena tidak ada sistem yang transparan untuk memantau perkembangan laporan. 

Masyarakat hanya diberi jawaban seperti, "Sedang diproses," tanpa ada kejelasan kapan dan bagaimana masalah itu akan diselesaikan. Situasi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem yang seharusnya menjadi tempat pertama mereka mencari bantuan.

Minimnya Respons dari Petugas

Ada pula laporan tentang petugas yang tidak serius menanggapi aduan masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, respons baru diberikan setelah masyarakat mendatangi kantor secara langsung berkali-kali. 

Akibatnya, banyak orang merasa bahwa layanan resmi tidak benar-benar peduli pada kebutuhan mereka.

Dampaknya jelas: kepercayaan masyarakat terhadap layanan aduan resmi terus menurun. Laporan aduan warga yang seharusnya menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan masalah berubah menjadi simbol kekecewaan dan ketidakberdayaan.

2. Twitter: Dari Cuitan Jadi Solusi Nyata

ilustrasi sosial media (sumber gambar: pixabay/LoboStudioHamburg )

Di tengah kekecewaan terhadap layanan resmi, Twitter (X) muncul sebagai alternatif yang lebih cepat dan efektif. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan aduan warga secara langsung kepada pihak terkait, dengan dukungan dari pengguna lain yang turut memperkuat pesan tersebut.

Efektivitas Twitter dalam Menangani Aduan

Berbeda dengan sistem formal, Twitter menawarkan transparansi dan kecepatan yang tidak dimiliki layanan resmi. Hanya dengan 280 karakter, warga bisa menyampaikan keluhan mereka, melampirkan foto atau video sebagai bukti, dan mention akun resmi pihak berwenang. Respons dari instansi sering kali datang lebih cepat, terutama jika cuitan tersebut mulai viral.