Di lingkungan non-demokratis, persaingan politik yang sejati secara sistematis dikekang sejak awal Pemilu jarang sekali berlangsung secara ketat, dan seringkali memiliki tujuan yang sama sekali asing bagi demokrasi yang sudah terlembaga. Oleh karena itu, tampaknya tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa hubungan antara persaingan politik dan kecurangan pemilu akan terwujud dengan cara yang sama di berbagai tipe rezim. Manipulasi pemilu terjadi dimana-mana dalam konteks otoritarian, dan sering kali menghalangi pemilu untuk menjadi benar-benar kompetitif.
Namun dalam konteks demokrasi, suara individu dianggap lebih berharga bagi seorang kandidat atau partai jika suara tersebut dapat memainkan peran yang menentukan dalam hasil pemilu.Â
Dalam kontestasi pemenang mengambil semua dimana calon pemenangnya tidak jelas, nilai suara akan meningkat secara ex ante, dan para aktor mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan surat suara yang sudah ada, menghasilkan surat suara baru, atau menghalangi calon suara potensial lainnya. Kecurangan pemilu dalam pemilu parlemen terbukti lebih banyak terjadi di bawah pemerintahan mayoritas, misalnya.
Sifat tak terpisahkan dari hadiah yang dipertaruhkan dalam kontes pemenang mengambil semua menonjolkan keinginan untuk menjadi pemenang dalam pemungutan suara karena kurangnya penghiburan bagi yang kalah. Dalam kontestasi yang ketat, dan ketika ketidakpastian mendominasi wacana hari pemilu, ketegangan mengenai hasilnya ditingkatkan ke tingkat terbesar.
SIKAP RAKYAT
Sikap terhadap sistem politik selama ini sering dianggap sebagai atribut yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan jangka pendek. Sehingga perlu mengkaji sejauh mana perhatian terhadap pemberitaan media, aktivitas kampanye dan hasil pemilu dapat memobilisasi dukungan terhadap sistem politik dalam konteks kampanye pemilu.
Namun penjelasan efisiensi mengabaikan dimensi politik dari masalah ini, yang lahir dari fakta bahwa pembuatan kebijakan ekonomi mempunyai implikasi distributif dan dengan demikian selalu merupakan upaya konfliktual yang didasarkan pada pembangunan koalisi. Jarang sekali hanya ada satu respons yang "efisien" terhadap serangkaian perkembangan ekonomi tertentu.Â
Konsepsi mengenai kebijakan apa yang efisien bergantung pada doktrin-doktrin ekonomi yang dapat diperdebatkan dan sering diperdebatkan dalam istilah-istilah yang tidak sepenuhnya ilmiah. Karena pembuatan kebijakan ekonomi memerlukan pembentukan koalisi, doktrin sering kali dipilih berdasarkan daya tarik politik dan ekonominya. Versi populer dari doktrin-doktrin ini membentuk "gestalt ekonomi" pada suatu era tertentu.
Pemilu pada dasarnya dipandang sebagai peluang bagi warga negara untuk mempengaruhi pemimpin politik, namun hal ini juga berfungsi sebagai sarana bagi partai dan kandidat untuk memobilisasi dukungannya proses demokrasi. Sebagai penghubung yang paling terlihat antara wakil terpilih dan warga negara, pemilu dapat memainkan fungsi penting dalam proses membangun dan mempertahankan dukungan terhadap sistem politik.
Dibingkai itu, Teori demokrasi mengasumsikan adanya hubungan antara partisipasi pemilu dan legitimasi sistem politik -- dilakukan secara adil dan pemilu reguler menciptakan legitimasi sistem. Secara teori, pemilu yang demokratis seharusnya membuat masyarakat merasa lebih baik mengenai institusi dan proses politik. Memang link bisa ditemukan antara partisipasi pemilu dan durasi dan pemeliharaan politik kemanjuran dan dukungan rezim.
Pertanyaan-pertanyaan ini mengenai kemampuan pemilu untuk mengubah persepsi terhadap sistem politik sangat penting mengingat menurunnya jumlah pemilih dan partisipasi politik, meningkatnya sinisme terhadap politik dan semakin berkurangnya kepercayaan terhadap politisi dan masyarakat.
