Walaupun ada riak-riak sedikit, namun penyematan itu berjalan lancar, saya pikir Pak Prabowo Subianto wajar mendapatkan itu, Karena pemecatan yang dilakukan tahun 1998, adalah pemecatan karena suasana politik, saat itu pandangan yang berbeda antara strategi Prabowo dengan Presiden Soeharto, "Penganugrahan Pangkat Istimewa Jenderal oleh presiden Jokowi, juga bernuansa politik, artinya diberhentikan ditempat yang sama, kini presiden Jokowi mengangkat ditempat yang sama, sebuah persahabatan yang dilakukan dengan jernih. Oleh karena itu, pemberian penghargaan ini,apresiasi pemerintah atas kinerja Pak Prabowo.Â
Motif berbuat baik untuk negara dan rakyat itulah yang mesti dijunjung tinggi. Berbuat baik itu jangan sampai berhenti, tugas berat menanti di Pundak pak Prabowo , yang akan dilantik menjadi presiden RI ke 8. Saya teringat, pesan Barbara De Angelis."Cinta dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Itu selalu membuat perbedaan. Memberkati orang yang menerimanya dan itu memberkatimu, sang pemberi."
Pada aspek ini lah pesan Presiden AS Ford, layak disimak, The only motive that can keep politics pure is the motive of doing good for one's country and its people. - Henry Ford. (Satu-satunya motif yang dapat menjaga kemurnian politik adalah motif berbuat baik untuk negara dan rakyatnya.)
KUALITAS PEMILU DAN KECURANGAN
Melihat kualitas pemilu dan kecurangan , memang selalu menarik, Ketika menang berkata bahwa Quick count tidak baik, pemenang dikatakan baik, memang inkonsistensi selalu bergelimang di ranah politik.Â
Tulisan, Dawson, S. (2022). Electoral fraud and the paradox of political competition. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 32(4), 793-812. Lewat, analisis kuantitatif yang menggabungkan data jajak pendapat asli yang dikumpulkan dari 109 pemilihan presiden di seluruh dunia antara tahun 1996 dan 2016 dengan pengukuran penyimpangan pemilu yang dilakukan pada hari atau segera setelah pemilu.
Dia menemukan bahwa kualitas pemilu semakin mendapat sorotan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai ekspresi demokrasi yang paling terlihat, hari pemungutan suara merupakan kesempatan bagi kontestasi kekuasaan politik yang sah.
Namun, pemilu sering kali menimbulkan perdebatan dan sering kali tidak memenuhi status "bebas dan adil" Hal ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang disebut negara berkembang atau negara-negara demokratisasi, namun juga terjadi pada negara-negara demokrasi yang lebih mapan.Â
Daya saing pemilu menimbulkan dilema yang problematis dalam hal ini, karena justru ketika pemilu diperkirakan akan berlangsung ketat, partai politik dan kandidat akan diberi insentif untuk memanipulasi proses untuk memberikan keuntungan bagi mereka, terutama menjelang hari pemungutan suara.
Upaya penelitian sebelumnya telah mampu mengidentifikasi banyak faktor struktural yang terkait dengan berkurangnya integritas proses pemilu. Lembaga pemilu seperti badan pengawas dan peraturan pemilu, serta independensi peradilan dan media pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang bersedia melakukan
Faktor sosial lainnya seperti kesenjangan ekonomi, polarisasi etnolinguistik, dan tingkat pendapatan juga menciptakan lingkungan elektoral yang menghambat demokratisasi. Meskipun bidang ini telah banyak membantu dalam menunjukkan faktor-faktor struktural mana yang memicu berbagai konsepsi manipulasi pemilu dalam arti yang lebih luas, bidang ini dapat dibantu dengan dua cara utama.
