BAGAIMANA MEKANISMENYA?
Susan Stokes dkk. membedakan klientelisme sebagai bentuk kebijakan non-program dalam politik distributif. Hal ini memenuhi kriteria karena gagal memenuhi dua persyaratan distribusi terprogram, yaitu (1) 'formal dan bersifat publik' dan (2) 'membentuk distribusi manfaat atau sumber daya yang sebenarnya'. Dalam kebijakan non-program, klientelisme kemudian dibedakan dari 'politik babi' di mana pemilih diberikan keuntungan atau dapat menghindari kerugian dengan syarat mereka membalas budi dengan memberikan suara. Sistem patron/klien dapat didefinisikan sebagai pengaturan timbal balik antara seseorang yang memiliki otoritas, status sosial, kekayaan, atau sumber daya pribadi lainnya (patron) dan orang lain yang mendapat manfaat dari dukungan atau pengaruhnya (klien).
Patron memberikan akses selektif terhadap barang dan peluang, dan menempatkan diri atau dukungannya pada posisi di mana mereka dapat mengalihkan sumber daya dan jasa demi keuntungan mereka. Mitra mereka -- klien -- diharapkan untuk membeli dukungan, dan dalam beberapa kasus, suara. Para patron menargetkan keluarga-keluarga berpenghasilan rendah untuk menukar sumber daya yang mereka perlukan dengan sumber daya yang melimpah: waktu, suara, dan keterlibatan dalam jaringan pendukung potensial lainnya yang dapat mereka pengaruhi. Namun, patron tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk membentuk pertukaran secara efektif; Oleh karena itu, mereka menyewa perantara, perantara, yang lebih siap untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pemilih sasaran, pemilih mana yang tidak memerlukan banyak dorongan, dan apakah pemilih tersebut menepati janjinya. Seperti yang ditekankan oleh Stokes, Dunning, Nazareno, dan Brusco, broker pada gilirannya melayani para pemimpin politik, dan mereka mungkin juga tidak menargetkan sumber daya persis seperti yang diharapkan oleh para pemimpin; Masalah prinsipal-agen yang diakibatkannya dapat mempunyai implikasi penting dalam memahami cara kerja klientelisme.
Pemodelan standar klientelisme mengasumsikan bahwa politisi mampu memantau suara, dan pada gilirannya, memberikan penghargaan atau hukuman kepada pemilih berdasarkan pilihan mereka. Quid pro quo akan hilang jika tidak ada pemantauan seperti itu, sehingga menjadikan klientelisme sangat tidak efisien dan sama sekali tidak efektif dalam kondisi terburuk. Namun, bukti menunjukkan bahwa pemantauan sistematis terhadap pilihan pemilih di tempat pemungutan suara jarang terjadi.[
Patronase, pembelian jumlah pemilih, pembelian golput, dan pembelian suara adalah subkategori klientelisme. Patronase mengacu pada aliran manfaat intra-partai kepada anggota. Pembelian jumlah pemilih, yang dicetuskan oleh Nichter, mentraktir atau menyuap pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara, sedangkan pembelian abstain mentraktir atau menyuap pemilih agar mereka tidak pergi ke tempat pemungutan suara.
Pembelian suara adalah transfer barang atau jasa secara langsung, sebagai imbalan atas dukungan dan suara seseorang. Hasil dari kebaikan atau pelayanan adalah pertanyaan apakah Anda atau akankah Anda memilih saya? Kunci untuk memahami klientelisme mungkin muncul dengan menekankan tidak hanya hubungan pertukaran yang saling menguntungkan tetapi juga asimetri dalam kekuasaan atau kedudukan. Tersirat adalah adanya selektivitas tertentu dalam akses terhadap sumber daya dan pasar utama. Mereka yang memiliki akses, patron (dan/atau terkadang sub-patron atau broker) bergantung pada subordinasi dan ketergantungan klien. Sebagai imbalan atas penerimaan sejumlah manfaat, klien harus memberikan dukungan politik.
BENTUK-BENTUK KLIENTELISME
Politisi dapat terlibat dalam klientelisme pada salah satu (atau keduanya) tingkat kelompok atau individu. Salah satu cara klientelisme tingkat individu dapat terwujud adalah dalam hubungan jual beli suara: seorang politisi memberikan barang atau jasa kepada warga negara, dan, sebagai imbalannya, warga negara tersebut berjanji untuk memilih politisi tersebut pada pemilu berikutnya.
Klientelisme tingkat individu juga dapat dilakukan melalui pemaksaan dimana warga negara diancam kekurangan barang atau jasa kecuali mereka memilih politisi atau partai tertentu. Kondisi ini kerap  kita leihat kalau desanya tidak memilih kandidat itu, maka tidak akan dapat bantuan apapun dari negara , sehingga berlaku balas dendam politik. Namun kondisi demikian tidak terjadi pada Jokowi, Ketika suara pemilih rendah atau kalah di Sumbar, Jokowi tetap saja membangun dan memberi perhatian yang sama  ke Sumbar.
 Walaupun demikian, Hubungan tersebut juga dapat terjadi dalam arah yang berlawanan, di mana para pemilih menekan politisi untuk melakukan hubungan klientelistik dengan imbalan dukungan pemilu. Para pemilih kini sudah semakin cerdas, ada semacam fakta integritas dan kontra antara pemilih dengan politisi, agar tidak mudah mengucapkan janji, dan janji harus direalisasikan.
Kita bisa melihat Penelitian Stokes tentang klientelisme di Argentina, yang  berasumsi bahwa Partai Peronis memberikan dukungan finansial kepada calon pemilih untuk membeli suaranya. Ada hipotesis bahwa kelompok Peronis menargetkan pemilih yang memiliki oposisi moderat karena mereka dianggap mudah dibujuk untuk berpindah pihak dengan biaya minimal dari partai tersebut.
