Dilema Antara Kebebasan Berpendapat, "Wartawan Kaleng-kaleng" dan Scamadviser

Bencana kebanjiran informasi

Dalam konteks seperti itu, saya berpikir bahwa saat ini kita hidup dalam suatu bencana kebanjiran informasi. Usaha mengatasi kebanjiran informasi-informasi sesat tanpa kajian yang mendalam dan dapat dipercaya, mungkin sudah merupakan fenomena sosial yang perlu serius ditanggapi. 

Pertanyaannya, langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah agar kebebasan berpendapat tetap dijamin pada satu sisinya dan tanggung jawab dalam memberikan informasi secara baik dan benar itu tetap diperhitungkan?

Mengapa pertanyaan diajukan untuk pemerintah, karena tema kebebasan berpendapat itu sendiri adalah tema yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus pada pasal 28 ayat E dan F dan juga dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24 dan 25.

Media online dan wartawan saat ini bisa ditemukan di mana-mana bahkan kepala desa bisa membayar wartawan untuk membentengi kepentingan proyeknya dan bisa juga seorang kepala Desa punya kartu wartawan. 

Nah, dilema besar terjadi ketika wartawan sendiri salah memahami pasal perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Semestinya aspek tanggung jawab, kualitas dan profesionalitas informasi, berita dan hal-hal yang terkait dengan profesinya melekat pada dirinya. Bukan sebaliknya merasa dilindungi hukum, malah suka-suka kompromi dengan pihak-pihak yang korup.

Pers demi kebenaran dan bukan mencari uang dan membentengi korupsi

Masih banyak ditemukan berita-berita bohong yang dibuat oleh wartawan kaleng-kaleng yang mengejar uang. Indikasinya adalah beritanya begitu besar dan luar biasa bagus dengan disertai perubahan yang memesona, namun pada kenyataannya tidak ada apa-apanya.

Media yang membesarkan hal yang tidak benar demi memenuhi keinginan penguasa itulah yang paling disesalkan. Memang susah dikendalikan karena berhadapan dengan dilema, di satu sisi dilindungi, namun enggak becus pula dalam pemberitaan. Pada sisi lain, saat ini siapa saja bisa punya media online sendiri.

Tentu sorotan dalam tulisan ini lebih dialamatkan untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab tanpa memberikan informasi yang benar dan berkualitas. Sebaliknya, saya sangat mengagumi wartawan dan media online yang benar-benar mau menyuarakan ketidakadilan di masyarakat.