Perlu adanya reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa kolusi antara negara dan korporasi dapat dicegah. Ini termasuk memperkuat institusi penegak hukum dan memperketat regulasi sektor bisnis.
b. Transparansi dan Akuntabilitas
Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dapat mencegah terjadinya kolusi. Hal ini bisa dilakukan melalui pelibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
c. Pendidikan Antikorupsi
Budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyusun kurikulum yang mendorong nilai-nilai integritas.
d. Penguatan Peran Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi praktik-praktik yang mencurigakan antara negara dan korporasi. Dukungan terhadap LSM, jurnalis investigatif, dan aktivis lingkungan harus ditingkatkan.
Kritik Pedas terhadap Pemerintah dan Oligarki
Sudah menjadi rahasia umum bahwa oligarki dan pejabat negara sering kali bergandengan tangan untuk mengeruk kekayaan bangsa tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah seringkali berdalih demi kepentingan pembangunan atau investasi, tetapi faktanya, yang diuntungkan hanyalah segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan. Sementara itu, rakyat kecil terus menderita akibat ketidakadilan ini.
Oligarki di Indonesia telah membajak demokrasi. Kekayaan mereka memberikan pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan, mengubah institusi negara menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, pemerintah yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat justru menjadi kaki tangan oligarki. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan ketidakadilan yang sulit diputus.
Lemahnya komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa retorika antikorupsi yang sering digaungkan hanya sekadar formalitas belaka. Ketika kasus besar muncul, seperti kebakaran hutan atau skandal BLBI, hukuman seringkali tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini mencerminkan keberpihakan negara kepada pemilik modal, bukan kepada rakyat.
