a. Kasus Korupsi Freeport Indonesia
Freeport McMoRan, sebuah perusahaan tambang multinasional, telah lama menjadi sorotan di Indonesia. Hubungannya dengan pemerintah sering dikritik karena dianggap tidak transparan. Pada tahun 2017, terjadi perundingan renegosiasi kontrak yang melibatkan perpanjangan izin eksploitasi tambang di Papua. Proses ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk kolusi antara pemerintah dan korporasi untuk mempertahankan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.
b. Skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
Pada krisis ekonomi 1997-1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan sektor perbankan. Namun, program ini menjadi ladang korupsi besar-besaran. Banyak pengusaha yang seharusnya mengembalikan dana BLBI justru lolos dari tanggung jawab hukum berkat campur tangan elite politik.
c. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Setiap tahun, Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar seringkali memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah daerah. Alih-alih menegakkan hukum, pemerintah sering memberikan izin konsesi lahan kepada perusahaan meskipun jelas melanggar aturan lingkungan.
3. Analisis Faktor Penyebab
a. Lemahnya Penegakan Hukum
Salah satu penyebab utama adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha besar berakhir tanpa hukuman yang setimpal. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam institusi negara memperparah situasi ini.
b. Budaya Korupsi
Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga di level strategis yang melibatkan elite politik dan pelaku bisnis besar. Budaya korupsi yang mengakar membuat kolusi antara negara dan korporasi menjadi hal yang "normal".
