Kritik utama terhadap pemerintah dan DPR RI mencakup:
- Ketidakselarasan Kebijakan: Ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan standar internasional mengenai hak-hak masyarakat adat.
- Kurangnya Aksi: Respons yang lambat atau tidak memadai terhadap tuntutan reformasi dari masyarakat adat dan badan internasional.
3.2. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, seperti:
- Konflik Tanah: Insiden kekerasan dan penggusuran yang menimpa masyarakat adat akibat proyek-proyek pemerintah dan swasta.
- Keterbatasan Akses ke Keadilan: Kesulitan yang dihadapi masyarakat adat dalam mengakses mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
3.3. Rekomendasi dari Organisasi Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia sering kali menyarankan reformasi kebijakan yang meliputi:
- Perubahan Regulasi: Pembaharuan hukum untuk lebih mengakomodasi hak masyarakat adat.
- Peningkatan Dialog: Memperkuat mekanisme dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Bab IV: Potensi Pergesekan dan Perlunya Reformasi
4.1. Potensi Pergesekan Sosial
Jika reformasi tidak dilakukan, potensi pergesekan antara masyarakat adat dan pemerintah dapat meningkat, termasuk:
- Konflik Sosial: Ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.
- Resistensi Lokal: Penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan oleh masyarakat adat.
4.2. Kebutuhan Reformasi Mendalam
Untuk mencegah pergesekan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat, reformasi yang mendalam diperlukan, termasuk:
- Revisi Kebijakan: Memastikan kebijakan pengelolaan tanah dan SDA lebih inklusif.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
4.3. Peran Dialog dan Konsultasi
