The End of Pendamping Desa: Putusnya Kontrak Tahunan Berlanjut ke PPPK

Jika Menteri Desa saat ini mampu merealisasikan Pendamping Desa menjadi PPPK, ini akan menjadi prestasi monumental yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendampingan, tetapi juga memberikan legacy yang diingat oleh sejarah pembangunan desa di Indonesia.

Pendamping Desa telah menjadi salah satu pilar utama pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia.

Merekalah ujung tombak yang memastikan program-program prioritas seperti Dana Desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan efektif. 

Baca juga: Sejak Kehilangan Opkom, Pendamping Desa Kewalahan

Meskipun peran strategis mereka sangat penting, posisi Pendamping Desa acap diwarnai ketidakpastian status kerja, kesejahteraan yang minim, dan keterbatasan dalam akses perlindungan sosial maupun pengembangan karier.

Dalam konteks inilah gagasan menjadikan Pendamping Desa sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) layak dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang sebagai penghargaan atas dedikasi, juga dapat menjadi salah satu capaian monumental bagi Menteri Desa Bapak Yandri Susanto dalam memperkokoh fondasi pembangunan desa di Indonesia.

Status PPPK adalah solusi strategis yang paling mungkin dilakukan guna menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh Pendamping Desa.

Sebagai bagian dari reformasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik, PPPK memberikan status kerja yang lebih pasti, perlindungan sosial yang memadai, serta akses pada pelatihan dan pengembangan kapasitas yang lebih terstruktur. 

Baca juga: Profesional vs Parpol, Siapa yang Lebih Pantas di Desa?

Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemastian keberlanjutan program-program di desa yang membutuhkan tenaga pendampingan berkualitas tinggi dan berdedikasi.

Baca juga: Eh, Ngapain Jadi Pendamping Desa? Takut Nganggur ya

Pendamping Desa yang—mudah-mudahan segera—diangkat menjadi PPPK akan memperoleh kepastian kerja, juga fasilitas seperti tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, dan perlindungan sosial lainnya.

Dengan demikian, beban kekhawatiran terkait masa depan perlahan berkurang, sehingga mereka menjadi semakin fokus melaksanakan tugas pendampingan.