Ketidakefisienan ini berpotensi merugikan masyarakat karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan layanan publik tidak memberikan hasil yang optimal. Selain itu, masalah perencanaan anggaran yang kurang matang atau implementasi yang tidak tepat sasaran juga memperburuk ketidakefisienan ini.
4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja
Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target-target strategisnya. Sebagai contoh, belanja yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan perbaikan layanan angkutan umum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun, efektivitas tinggi ini juga harus disandingkan dengan evaluasi kualitas dari hasil yang dicapai, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efisiensi yang rendah mencerminkan bahwa realisasi anggaran belum optimal. Penggunaan sumber daya tidak sebanding dengan output yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat disebabkan oleh:
Kurangnya koordinasi antar bidang di Dinas Perhubungan sehingga terjadi pengalokasian anggaran yang tidak tepat.
Proses administrasi yang lambat, yang menyebabkan belanja anggaran tidak selesai tepat waktu.
Minimnya evaluasi terhadap efektivitas program-program yang dilaksanakan, sehingga pembelajaran untuk memperbaiki efisiensi di masa depan tidak dilakukan.
EVALUASI DAN REKOMENDASI
1. Evaluasi
Evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap seluruh program yang didanai dengan anggaran publik. Peninjauan ini harus mencakup analisis manfaat (benefit) yang diterima masyarakat dan biaya (cost) yang dikeluarkan. Identifikasi komponen anggaran yang menyebabkan ketidakefisienan, seperti pengadaan barang dan jasa, belanja pegawai, atau belanja operasional.
2. Rekomendasi
Perbaikan Perencanaan Anggaran. Melibatkan analisis kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam sebelum menyusun anggaran. Memprioritaskan program-program dengan dampak besar terhadap peningkatan layanan publik.
