Hasil Pileg 2024 dan Membaca Pilkada Serentak

"Membelot" untuk benar-benar menawarkan pilihan calon pemimpin terbaik untuk warga Jakarta atau hanya sebagai sandiwara demokrasi, calon yang yang siap dikalahkan.
Opsi lainnya adalah jika Kaesang tidak di Jakarta maka akan dimunculkan di Jawa Tengah.

Untuk Jawa Tengah selain PKB, KIM telah nyatakan sikap dukung calon pilihannya Jokowi yaitu mantan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) untuk menghadang calon Gubernur-Wakil Gubernur dari koalisi PDIP.
Ketua DPD Gerindra Jateng telah dilantik menjadi Wamentan sebagai garansi dukungan Gerindra dukung calon gubernur Jateng pilihan Jokowi.
Sementara mantan Kapolda Jateng mendapat promosi tambah bintang dan dimutasi ke Kemendag.

Strategi ini mungkin juga untuk lebih mendongkrak popularitasnya agar lebih dikenal secara nasional.
Jika Kaesang jadi didaftarkan di Jakarta maka mantan Kapolda Jateng bisa saja dipaketkan dengan Wamentan.
Atau jika Kaesang tak di Jakarta kemungkinan di Jateng dipaketkan dengan Wamentan atau mantan Kapolda. Artinya Jokowi itu banyak punya kartu.

Demikian pula untuk
Jawa Timur, KIM dukung duet petahana.
Jika PKB tak gabung KIM dan memilih berkoalisi dengan PDIP tentu akan menjadi kontestasi yang menarik dan seru di pilkada Jateng dan Jatim.

Untuk Jawa Barat baik pernyataan Gerindra maupun Golkar telah saling memberi sinyal bahwa mereka berbagi kavling agar tidak bertarung di satu wilayah.
Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi (Gerindra) didukung Golkar untuk pilkada Jawa Barat. Dilain pihak Gerindra dukung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Golkar) untuk Maju pilkada Jakarta.

Pemetaan semakin mulai nampak jelas, tinggal berikutnya  bagaimana PDIP mengusung kader terbaiknya dan membangun koalisi untuk bisa memenangkan kontestasi melawan calon kepala daerah restu Jokowi yang masih menyisakan jabatan presiden hingga 20 Oktober 2024.
Pendaftaran calon kepala daerah akhir Agustus dan pencoblosan pada Nopember 2024.

Kita tunggu laga babak kedua pertarungan koalisi Megawati (PDIP) lawan koalisi Jokowi pasca pilpres.
Semoga tak lagi mencederai nilai-nilai demokrasi. Menjadi pilkada yang pelaksanaannya lebih fair, jujur tanpa mobilisasi alat negara dan bansos yang bersumber dari APBN.

Sikap KPK, MK telah memberi peringatan bahwa bansos untuk tidak dibagikan di masa pilkada yang berdampak elektoral agar menjadi komitmen semua pihak memperbaiki demokrasi. Aparatur bersikap netral.