Aksi protes kemudian bermunculan bak "gempa tremor politik". Guncangan politik pasca pencoblosan ini mulai terjadi secara berulang pertanda bahwa ada aktifitas "pergolakan" menunggu ledakan dasyat terjadinya people power.
Aksi protes ini dilakukan baik oleh yang terafiliasi dengan pasangan 01 maupun pasangan 03 serta gerakan civil society lainnya dimulai dari protes untuk menghentikan tayangan hitung cepat di televisi.
Sebagai orang yang pernah memimpin panitia kerja (panja) dan komisi DPR RI, capres Ganjar Pranowo kemudian menggulirkan usulan agar DPR menggunakan hak angket kepada partai pengusung capres cawapres Ganjar Mahfud dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Pebruari 2024.
Kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2024, terjadi aksi unjuk rasa mengatasnamakan diri Kelompok Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi dan Pemilu di KPU yang menilai Pemilu 2024 sarat akan kecurangan.
Forum Relawan Ganjar pada tanggal 18 Pebruari 2024 membacakan Petisi Brawijaya yang isinya menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang diwarnai dengan kecurangan, meminta kepada KPU melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini.
Pada tanggal 19 Pebruari 2024, sejumlah massa kembali berdemonstrasi di depan Gedung KPU. Massa berasal dari Aliansi Masyarakat Selamatkan Demokrasi Indonesia yang menolak kecurangan pemilu.
Pada tanggal 21 Pebruari 2024, Organisasi Poros Buruh Nasional melakukan aksi unjuk rasa memprotes Pemilu 2024 yang disebut terjadi banyak dugaan kecurangan.
Pada tanggal 23 Pebruari 2024 kembali KPU digeruduk aksi unjuk rasa. Mereka menyatakan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan, KPU dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pendemo juga menolak praktik dinasti politik Joko Widodo.
Episentrum kekacauan penyelenggaraan pemilu 2024 dinilai berpusat di istana yang mengarah kepada sosok Jokowi. "Cawe-cawe" Jokowi dinilai terlalu jauh dalam etik menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan Reformasi 1998.
Mengintervensi kekuasaan hukum (Mahkamah Konstitusi), memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (termasuk TNI Polri), menggunakan fasilitas negara untuk kampanye (disamarkan dengan kunjungan kerja presiden), Â politisasi bansos yang bersumber dari APBN.
