Aspirasi dan Pemikiran Untuk Mendukung Visi Indonesia Unggul
"Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari"
Ganjar Mahfud 2024
Ada konsekwensi yang harus dibayar ketika bangsa ini mengkhianati arti persatuan.
Apakah mampu mengelola sebuah perbedaan menuju kemajuan atau terjebak dalam euforia kebebasan yang menghakimi perbedaan?
Saat ini Indonesia dalam situasi menghadapi sejumlah tantangan diantaranya:
1) Demokratisasi (politik identitas, politisasi agama, money politik, politik belum dimaknai sebagai adu gagasan/program),
2) Disrupsi (perubahan secara besar-besaran, terutama dalam teknologi informasi),
3) Degradasi mental (meningkatnya kejahatan intelektual dan belum maksimalnya penegakan hukum),
4) Distorsi informasi (media sosial masih dibanjiri hoaks),
5) Distrust (krisis kepercayaan),
6) Delusi (tidak bisa membedakan fakta dan bukan),
7) Defisit (berkurang/hilangnya sumber penghasilan dampak Covid dan dampak perang)
Faktor tersebut sangat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia untuk mencapai lompatan menuju bangsa maju yang diproyeksikan sebagai 5 (lima) negara dengan kekuatan ekomoni terbesar di tahun 2045.
Indonesia memilki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang besar sebagai modal mencapai negara maju.
Ketika negara maju saat ini mengalami krisis angkatan kerja usia produktif, Indonesia malah mendapatkan bonus demografi.
Maka tidak bisa ditawar bahwa meningkatkan kualitas SDM diberbagai sektor, efisiensi, peningkatan produktifitas dan daya saing serta melakukan riset dan inovasi merupakan sebuah kebutuhan.
Revolusi mental harus diinjeksi secara terus menerus serta membangun paradigma untuk tak lagi kita berorientasi continental karena faktanya kita belum optimal memanfaatkan potensi laut/maritim, tak lagi menunda-nunda waktu karena produktifitas membutuhkan kerja cepat dan terukur, tak lagi tergantung kekayaan alam berlimpah karena tanpa kualitas SDM kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri.
Dalam memperkuat demokratisasi dengan meningkatkan ruang partisipasi maka harus ada komitmen menghormati perbedaan dan tidak boleh merampas kemerdekaan hak asasi orang lain. Tidak mengaduk-aduk ruang publik dengan ranah privat dengan politik identitas (Memaknai Sumpah Pemuda dan Alat Perjuangan, 28/10/2022).
Berikut rangkuman opini/pemikiran yang pernah kami tulis pada
https://www.kompasiana.com/iketutgunaartha2116?s=08&fbclid=PAAabMRjZew8mpBO-zXaiIp9bPQtgbzrjGP_FV5VfjxgN_uSnXzxQvOxS_jtw
Pembangunan kualitas SDM
Semakin tinggi tingkat literasi, semakin mengarahkan cara berpikir dan bertindak dalam melihat dan memahami kompleksitas persoalan yang sangat dinamis.
Berdasarkan studi World Most Literate Countries yang dilakukan oleh Presiden Central Connecticut State University (CCSU), John W Miller, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara pada tahun 2016 (Demo Hak Demokrasi, Perbanyak Literasi, 10/09/2022).
Pemerintah selama ini belum hadir secara nyata dalam menggali potensi talenta anak-anak muda Indonesia walaupun telah terbit Keppres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional.
Seharusnya pemerintahlah yang berperan menciptakan SDM bertalenta yang memiliki keunggulan di berbagai bidang.
Anak-anak muda Indonesia harus diberi ruang kemerdekaan, difasilitasi dan dibimbing dalam mengasah talentanya baik di bidang sains, riset, aplikasi teknologi, seni, budaya, olah raga, dll (Viral Farel dan Perjalanan Hobby Saya, 30/08/2022).
Dari semua pembangunan fisik IKN Nusantara yang paling penting adalah membangun SDM masyarakat Kalimantan Timur.
Disamping mendorong keterlibatan pihak swasta dalam membangun sekolah dan universitas unggul, berharap pemerintah membesarkan dengan meng"upgrade" Universitas Mulawarman sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur agar setara dengan universitas unggul di Jawa seperti UGM, UI, IPB, ITB, ITS, Undip dan Unibraw.
Dan bila perlu bertaraf internasional dengan peningkatan kualitas dosen, fasilitas dan membuka prodi baru sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan. (Nusantara: Masa Lalu dan Masa Depan, 21/01/2022).
Bung Karno dalam amanatnya menyampaikan bahwa, 'Susunlah pertahanan nasional bersendikan karakter bangsa'. Bung Karno tidak hanya menjadikan Lemhannas sebagai kawah candradimukanya calon pemimpin, tetapi juga harus melahirkan "pejuang pemikir" yang berlandaskan pada posisi strategis geopolitik Indonesia ditengah konsolidasi nasional menghadapi neo kolonialisme dan neo imperialisme serta perang dingin Blok Barat dengan Blok Timur.
Untuk melahirkan pemimpin yang berwawasan Nusantara, sebagai lembaga kajian strategis Lemhannas harus berperan menempatkan sejarah Indonesia secara utuh dari masa keemasan Nusantara dimana dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 menegaskan Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang menyeluruh.
"Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau Tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia," Bung Karno.
Sriwijaya dan Majapahit sebagai sebuah nationale staat yang bercorak Hindu-Budha telah melahirkan konsepsi unity in diversity, yakni Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa
Hal ini penting untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditengah kondisi kebebasan demokrasi saat ini dimana konflik horisontal terjadi karena mulai suburnya sektarianisme dan bibit radikalisme akibat pengaruh ideologi trans nasional.
Sebagai lembaga kajian yang bersifat konsepsional, Lemhannas diharapkan menjadikan Marhaenisme (antitesa neo kolonialisme dan neo libralisme) sebagai materi pendidikan kepemimpinan.
Marhaenisme lahir dari proses dialektika Bung Karno dan petani Marhaen ketika Bung Karno kuliah di Sekolah Tinggi Teknik (Thecnische Hooge School), ITB sekarang, Bandung tahun 1921. Marhaenisme beliau difinisikan sebagai sosialisme Indonesia dalam praktek.
Secara resmi istilah Marhaenisme disebutkan dalam pidato pembelaan Sukarno, "Indonesia Menggugat", dihadapan Pengadilan Kolonial Belanda di Bandung pada tahun 1930 ketika Bung Karno dituduh makar terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Selain Bung Karno yang memperkenalkan sosialisme (Marhaenisme), pada tahun 1924, HOS Tjokroaminoto menulis buku Islam dan Sosialisme.
Bagi Tjokro seorang Islam dengan sendirinya adalah sosialis. Sosialisme sejalan dengan Islam sepanjang bertujuan untuk memperbaiki nasib golongan masyarakat kecil/ wong cilik. (Tantangan Lemhannas Dipimpin Generasi Muda, 21/02/2022)
Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum
Ketika reformasi sistem dan kelembagaan telah dilakukan tanpa dibarengi "Revolusi Mental" aparat dan masyarakatnya maka hukum akan tunduk pada kekuasaan dan uang sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas (Pembangunan Demokrasi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum, 24/05/2017).
Energi bangsa ini harusnya dikerahkan untuk terus mendorong supremasi hukum, law enforcement memberantas "kejahatan kerah putih". Kejahatan intelektual dan terorganisir jauh lebih bersifat "destruktif" dibandingkan kriminal biasa jalanan.
Penegakan hukum juga belum maksimal untuk tindak pidana pencucian uang dari kejahatan korupsi, narkoba, illegal mining, illegal logging, pembakaran hutan untuk lahan kebun, judi online, investasi bodong, mafia tanah dan kekuasaan yang transaksional (Harga BBM Naik dan Tantangan Transformasi Energi Fosil Menuju EBT, 5/09/2022).
Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari seberapa banyak orang atau pejabat ditangkap KPK, tapi yang paling penting adalah bagaimana orang tidak berpikir untuk melakukan korupsi karena ancaman hukumannya (Megawati dan RUU Perampasan Aset Koruptor, 14/04/2023)
Reformasi Birokrasi
Kita seharusnya menyadari bahwa birokrasi yang lamban akan berdampak pada produktifitas baik disetor swasta maupun pemerintah.
Kecenderungan birokrasi swasta lebih efisien dari birokrasi pemerintah perlu kajian menyeluruh kenapa hal itu bisa terjadi.
Salah satu faktor yang bisa kita sebut sebagai faktor utama adalah Sumber Daya Manusia. Kemudian faktor Kolusi dan Nepotisme punya andil menggiring kepada tindakan korupsi.
Oleh karena itu reformasi birokrasi adalah kebutuhan mutlak untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing bangsa Indonesia  (Pembangunan Demokrasi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum, 24/05/2017).
Pembangunan Demokrasi
Demokrasi sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pilihan pemimpin terbaik maka sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga tahapan proses pemilu baik pilkada, pileg maupun pilpres dapat berlangsung jujur, adil, dan fair.
Sehingga apa yang kita harapkan dari pembangunan demokrasi yang bermartabat dengan tetap mengedepankan persatuan Indonesia dan bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui sarana demokrasi partisipatif dapat terwujud (Pembangunan Demokrasi, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum, 24/05/2017).
Tradisi intelektual adalah "mendebat" rekam jejak dan visi gagasan.
Apa yang telah diwariskan dan bagaimana metode dan konstruksi berpikir untuk mewujudkan kemajuan bersama?
Bahwa politik bukan hanya untuk kepentingan elit, bukan eksklusif untuk kelompok sektarian dan primordial, karena roh demokrasi adalah kedaulatan rakyat (Beda Pilihan Politik Jangan Hancurkan Cita-Cita Pendiri Bangsa, 20/04/2023).
Memang pemilu adalah sarana demokrasi untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Namun jauh lebih penting adalah persatuan Indonesia dalam menjaga keberagaman membangun Indonesia maju. Untuk itu kami berpendapat (Rekonsiliasi Bukan Dagang Sapi, 18/06/2019):
Mendukung rekonsiliasi penting untuk dilakukan dalam rangka merajut kembali perbedaan sikap dan pilihan politik namun bukan untuk menghilangkan kasus yang terkait penyebaran hoax dan kebencian, pidana pemilu dan ancaman makar
Mendukung upaya rekonsiliasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dengan tetap mempidanakan tindakan/perbuatan yang menolak ideologi Pancasila dan menciptakan permusuhan, kebencian sebagaimana larangan yang diatur Undang-undang 16 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada negara kesejahteraan (walfare state) ditengah iklim demokrasi yang semakin transparan maka memaknai "rekonsiliasi bukan untuk politik dagang sap".
Kekuasaan harus terdistribusikan tanpa mengabaikan fungsi kontrol. Walaupun dalam sistem demokrasi Pancasila tak mengenal oposisi maka fungsi kontrol (chek & balances) tetap dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak kedaulatan rakyat serta pemerintahan (presidensil) yang kuat. Yang kalah pemilu bertugas mengontrol kinerja pemerintah
Pemerintahan yang kuat harus ditopang oleh sistem kontrol yang semakin transparan, mudah diakses secara luas serta dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas, mampu beradaptasi dengan kecepatan teknologi namun tetap memiliki integritas dan dedikasi.Tanpa integritas dan dedikasi, kita tak akan pernah tahu mereka bekerja untuk kepentingan siapa?
Kebijakan Kesejahteraan Berbasis Meritokrasi dan Ekonomi Pancasila.
Visi Indonesia Unggul harus mengubah paradigma, mengubah mindset dan budaya kerja agar bangsa Indonesia semakin produktif, efisien dan kompetitif ditengah kondisi perkembangan geopolitik ekonomi global yang bergeser ke kawasan Asia Pasifik.
Jika kewajiban dan hak yang menyangkut kesejahteraan warga negara maka Kementerian Keuangan sangat perlu untuk menginisiasi bagaimana sistem penggajian nasional yang ideal dan berkeadilan sosial menjadi undang-undang walaupun peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan akan seiring waktu dengan peningkatan Gross Domistic Product (GDP).
Seseorang dengan integritas, kemampuan dan prestasi tentu lebih layak mendapatkan reward lebih baik. Maka iklim yang sehat ini telah diciptakan dalam proses lelang jabatan dengan adanya fit & proper test untuk menduduki jabatan publik di pemerintahan maupun swasta (Demo Hak Demokrasi Perbanyak Literasi,10/09/2022).
Diluar masalah integritas moral, gap atau disparitas yang terlalu dalam antara gaji pejabat pemerintah, DPR dengan direksi BUMN berpeluang menciptakan terjadinya skandal keuangan, terbukanya celah untuk korupsi. Oleh karena itu pengaturan standar gaji nasional perlu menjadi perhatian (Megawati dan RUU Perampasan Aset Koruptor, 14/04/2023).
Masyarakat Indonesia harus rasional menghadapi globalisasi dimana dunia saling ketergantungan. Pandemi Covid-19 jelas harus menjadi pelajaran berharga karena Indonesia tidak menyiapkan riset dan inovasi selama berpuluh-puluh tahun, asyik menjadi bangsa konsumtif, memperkaya importir. Sehingga pada saat diawal menghadapi Covid-19 ini sangat ketergantungan dengan produk alat kesehatan impor.
Pemerintah harus lebih memberi ruang rakyatnya untuk kreatif, produktif dan inovatif melalui kebijakan dan stimulus karena sudah jelas Indonesia punya pangsa pasar domistik yang besar (Optimisme Ekonomi Pulih dengan Catatan, Â 24/06/2020).
Lazimnya di negara-negara maju, Pemerintah membutuhkan peran kerjasama pihak swasta, baik investasi dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Tentu investasi swasta murni atau skema kerjasama pemerintah membutuhkan stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, pemangkasan birokrasi (perijinan), jaminan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan buat negara serta yang tak bisa diabaikan adalah kesinambungan terkelolanya lingkungan tetap terjaga dengan baik (Omnibus Law untuk Kepentingan Siapa?, 12/03/2020)
Awal tahun 2020 dikenal dunia telah memasuki "Era Disrupsi", suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar, yang keluar dari tatanan yang lama, dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru tak terkecuali dalam dunia bisnis.
Bertumbuhnya start up, e-commerce, market place, toko online, media sosial bisnis menandai telah terjadinya transformasi dari industri retail dengan teknologi baik skala korporasi maupun industri rumahan (home made).
Menjawab dari pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi serta masih terbukanya pasar domistik, maka pemerintah sudah seharusnya berkewajiban untuk mendorong, memberi bimbingan dan memberi stimulus permodalan sehingga bertumbuhnya ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi yang pada gilirannya menjadikan UMKM naik kelas (Optimisme Merdeka 77 Tahun Republik Indonesia, 17/08/2022).
Berpuluh tahun kami menyaksikan pengelolaan sepak bola Indonesia antara pemerintah, PSSI, official manajemen, pemain dan supporter tidak dalam satu visi dalam melihat begitu strategisnya sepakbola jika bisa dijadikan "industri" seperti praktek mengelola kompetisi sepak bola dalam Liga di Eropa.
Sebagai sebuah "industri" yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, Liga Sepakbola memiliki beberapa sumber pendapatan/penghasilan, diantaranya dari penjualan tiket penonton, hak siar (televisi dan platform streaming), investasi, sponsorship, biaya transfer pemain, jersey dan merchandise, dan juga menjadi event wisata yang mendatangkan devisa (Indonesia Berduka Ironi Prestasi Garuda Muda, 2/10/2022).
Kedaulatan Pangan & Desa Mandiri
Bangsa kita juga tidak boleh mengesampingkan sektor agraris yang telah teruji ketika menghadapi pandemi Covid 19, karena sektor pertanianlah yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika pemerintah memang benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan pangan, maka aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan harus benar-benar menjadi standar alat ukur.
1. Bagaimana menciptakan ekosistem pertanian terpadu atas manfaat pembangunan dam/bendungan/waduk?
2. Bagaimana mendekatkan kebutuhan industri dan perbankan dengan petani sehingga desa benar-benar menjadi sentra ekonomi?
3. Bagaimana peran riset dan teknologi untuk menghasilkan produk unggulan, menjamin rantai pasok (supply chain) dan pemasaran produk akhir (end user)?
Dengan generasi produktif di desa akan mengurangi urbanisasi, karena desa benar-benar menjadi sentra ekonomi, sentra produksi.
Pemasaran didukung oleh pasar digital, serta distribusi didukung oleh akses tol yang terus dikembangkan untuk konektifitas sentra produksi, distribusi ke konsumen.
Dari desa bisa melakukan bisnis tanpa berkantor di kota apalagi kemudian dapat bermitra, bersinergi dengan BUMDes.
Pemerintahan Desa membutuhkan pendampingan dari Lembaga Konsultan (berbagai keahlian) bentukan pemerintah pusat yang bekerja profesional dalam memotret potensi ekonomi desa, memberikan rekomendasi, monitoring dan evaluasi program unggulan dalam pengelolaan Dana Desa dan memajukan BUMDes sehingga Dana Desa benar-benar menggerakkan perekonomian desa.
Bukan Pendamping Desa seperti saat ini yang sekedar administratif (Dam Festival: Menggerakkan Kepeloporan Desa Sebagai Sentra Kedaulatan Pangan, 10/08/2023).
Transformasi BBM Menuju EBT
Selama ini harga BBM sangat rentan dikapitalisasi sebagai isu politik. Sementara transformasi dari ketergantungan energi fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) membutuhkan waktu dan investasi yang besar.
Walaupun teknologinya sangat mahal namun Indonesia harus giat dalam mengembangkan EBT yang berbasis air, panas bumi/geothermal, gas alam, matahari, angin, listrik/battery dan bio energi agar ketergantungan pada konsumsi BBM semakin berkurang.
Bahwa pasca 2050 dunia akan "dipaksa" menggunakan Energi Baru Terbarukan yang tentunya akan mengubah peta "pemain" energi masa depan.
Indonesia adalah salahsatu negara yang akan menjadi "pemain" karena berlimpahnya cadangan energi berupa air, panas bumi/geothermal, gas alam, matahari, angin, listrik/battery dan bio energi. (Presidensi G20 Indonesia Ajak Rusia Berdamai, 25/02/2022).
Kebijakan Luar Negeri & Anti Neo Imperialisme, Neo Kapitalisme
Kebijakan luar negeri Indonesia komitmen menentang segala bentuk penjajahan sejak dikobarkan oleh Presiden Sukarno.
Untuk itu dukungan kemerdekaan Palestina terus disuarakan dalam forum bilateral, multilateral maupun forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Artinya ada kesatuan sikap konsistensi dalam melihat persoalan dalam konteks "kemerdekaan dan kedaulatan" Palestina sejak era Sukarno.
Gagasan dan pemikiran Bung Karno harus terus dikonstruksi kembali dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti.
Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat dengan prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa (Pesan Untuk AS Tak Campuri Pilpres 2024, 28/03/2023).
Dengan prinsip kesetaraan antar bangsa maka setiap kerjasama bilateral, regional dan multilateral Indonesia harus memperoleh pertukaran informasi terkait perkembangan keuangan dan moneter global, manajemen resiko pengelolaan finansial, berkesempatan mendapatkan peluang kerjasama ekonomi yang lebih besar yang saling menguntungkan.
Indonesia pun memiliki kesempatan untuk mengambil peran lebih besar dalam menyerukan perdamaian dunia, penyelamatan bumi sebagai planet yang ramah bagi kehidupan manusia hingga berperan dalam merumuskan arsitektur perekonomian dunia yang berkeadilan (Bersama Pulihkan Dunia, 19/11/2022).
Mitigasi Bencana Alam
Bencana demi bencana yang terjadi baik skala kecil maupun besar, harus menyadarkan kita bahwa kita ini hidup di wilayah yang potensi mengalami bencana. Maka yang harus menjadi kesadaran kita bersama adalah bagaimana meminimalisir korban harta benda dan jiwa.
Oleh karena itu sangat penting membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya pengetahuan kebencanaan.
Masyarakat Indonesia harus diedukasi secara terus menerus bahwa kita ini hidup dalam ancaman bencana geologi yang bisa terjadi kapanpun seperti bencana akibat erupsi gunung api, gempa tektonik karena pergeseran lempeng bumi, tanah longsor dan tsunami.
Cuaca dan bencana tidak dapat dianalisa secara pasti namun hanya bersifat prakiraan, prediksi dan probabilitas (kemungkinan). Jika erupsi gunung api dan banjir masih bisa ada peringatan siaga 4 hingga siaga 1, maka tidak demikian dengan gempa tektonik yang paling sulit diprediksi oleh ahli geologi.
Fenomena alam biasanya diamati dan dicatat karena sebagai sebuah siklus yang dapat diprediksi kemungkinan akan bisa terjadi kembali.
Selain ancaman bencana geologi, Indonesia juga tak luput dari potensi ancaman hidrometeorologi (Gempa Cianjur: Pentingnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana, 22/11/2022).
Otonomi Daerah Mendekatkan Layanan Pemerintah Untuk Rakyat
Selain Papua, pemerintah dan DPRRI perlu membuka opsi pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang memang memungkinkan untuk dimekarkan sepanjang melalui kajian, cukup sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadi daerah otonom, bukan untuk memaksakan mekar karena berorientasi kekuasaan.
Namun jumlah keseluruhan provinsi tidak lebih dari 45 provinsi (benar-benar selektif) sesuai tahun lahirnya Republik Indonesia (Papua Melengkapi Indonesia, 30/01/2022).
Konsepsi Bernegara, Ideologi dan Haluan Negara
Tentu kita tidak menginginkan setiap pergantian presiden terjadi perubahan kebijakan skala prioritas, pergantian kepala daerah juga berimbas tak ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan tujuan pembangunan nasional, terjadi investasi yang terhambat birokrasi daerah padahal Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil bukan federalisme.
Berangkat dari pembelajaran sejarah dan produk Reformasi maka penting dan perlu ditetapkannya kembali Haluan Negara apalagi ditengah ancaman era "post truth" yang atas nama kebebasan demokrasi dan ketersediaan luasnya pengaruh media sosial, opini, asumsi dan persepsi dapat mempengaruhi publik walaupun tidak didukung fakta-fakta kebenaran serta ancaman perang proxy dan ideologi transnasional.
Oleh karena itu kami mendukung langkah DPRRI bersama pemerintah untuk mulai menyiapkan haluan negara.
Sehingga siapapun presiden dimasa depan harus berpedoman pada haluan-haluan bernegara tersebut.
Haluan Negara juga harus memastikan bahwa negara menolak dan melarang "penyebaran" ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme, praktek beragama yang berlebihan dan eksklusif karena Indonesia bukan negara theokrasi tapi bukan juga negara sekuler serta melarang ideologi ekstrim yang mendorong terorisme berbungkus agama apapun.
Disamping Haluan Ideologi dan Haluan Pembangunan mungkin Indonesia perlu mempunyai Haluan Kebijakan Luar Negeri.
Sebagai negara yang menginisiasi  Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Gerakan Non Blok untuk menghadapi perang dingin Amerika Serikat dengan Rusia, Indonesia harus konsisten menunjukkan keberpihakannya pada terciptanya perdamaian dunia dengan prinsip Dasasila Bandung (Era Post Truth, Indonesia Kembali Perlu Haluan, 17/06/2020).
Perubahan Nomenklatur Kabinet
Aspirasi yang pernah kami tulis dengan judul Kabinet Revolusioner Sebuah Tinjauan Yuridis dan Empiris pada tanggal 25/07/2014 telah direalisasikan oleh Presiden Jokowi seperti:
1) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi telah diganti menjadi Kementerian Tenaga Kerja (usulan)
Telah direalisasikan sesuai nomenklatur usulan.
2) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diganti menjadi Kementerian Pembangunan Desa & Transmigrasi (usulan kementerian baru)
Telah direalisasikan dengan nomenklatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3) Kementerian Pertanahan & Reforma Agraria (usulan pembentukan kementerian baru)
Telah direalisasikan dengan nomenklatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
4) Kementerian Riset dan Teknologi digabung ke Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (usulan penggabungan kementerian)
Telah direalisasikan dengan nomenklatur Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi.
Tinggal menyisakan 1 (satu) usulan perubahan nomenklatur Kementerian "Perhubungan" menjadi Kementerian "Transportasi" yang belum direalisasikan.
Harapan kami jika rakyat memberi mandat kepada pasangan Bapak Ganjar Pranowo, SH, MIP sebagai Presiden dan Bapak Prof. Mahfud MD sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029 agar usulan Kementerian Perhubungan diganti namanya menjadi Kementerian Transportasi dapat direalisasikan.
Adapun pertimbangan usulan tersebut tetap merujuk pada tulisan kami sebelumnya Kabinet Revolusioner Sebuah Tinjauan Yuridis dan Empiris pada tanggal 25/07/2014 yaitu:
1) Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tak menyebutkan nomenklatur "Perhubungan" yang ada adalah "Transportasi".
2) Transportasi dalam konteks yang luas menyangkut sebuah sistem, pengelolaan moda (darat, laut, udara) yang membutuhkan sebuah manajemen transportasi terlebih untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia (tol laut) untuk mengembalikan cara pandang bangsa kita sebagai negara kepulauan yang selama ini berorientasi continental (daratan).
3) Tantangan pertumbuhan akan kebutuhan transportasi mengakibatkan tingginya permintaan akan layanan pergerakan orang dan barang baik di darat, laut dan udara. Dengan demikian membutuhkan regulasi dan penanganan yang komprehensif dan integral menuju sistem transportasi yang modern untuk meminimalisir kecelakaan transportasi.
4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kedepan akan memicu kepemilikan akan mobil pribadi, kapal pribadi bahkan jet pribadi sehingga berdampak kepada kemacetan di darat, dunia penerbangan dan dermaga sehingga waktu delay semakin panjang.
Oleh karena itu Kementerian Transportasi ini punya tugas menjawab kebutuhkan akan sistem & teknologi yang modern, penyediaan transportasi massal, transportasi yang murah, hemat energi dan ramah lingkungan.
Pembangunan Infrastruktur
Setiap pembangunan seharusnya berdampak untuk jangka panjang. Bukan lagi berorientasi sekedar ada proyek yang mengabaikan kepentingan strategis, ekonomi dan kesejahteraan berjangka panjang dan menyeluruh (Tarik-menarik Kepentingan Proyek Bandara Bali Utara, 6/01/2021)
Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk konektivitas antarprovinsi, antardaerah, antar kabupaten semakin mudah dan lancar, terjangkau oleh masyarakat sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh semakin banyak di berbagai daerah.
Oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus tetap diteruskan untuk mempercepat mendistribusikan keadilan ekonomi karena ekonomi nasional tidak cukup hanya tumbuh tinggi tapi juga harus adil.
Menjadikan BUMN Lokomotif Ekonomi Nasional Â
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi penggerak utama (lokomotif) ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
BUMN harus dikelola semakin profesional menghadapi disrupsi teknologi dan ketidakpastian ekonomi global sehingga semakin kompetitif dalam persaingan dunia usaha yang fair (BUMN Era Jokowi Tak Luput dari Persoalan, 16/11/2023).
