Benarkah Kenaikan PPN 12% Dibatalkan?

Kebijakan PPN 12 persen memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. 

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sudah menghadapi tekanan ekonomi, terutama dari golongan berpenghasilan rendah.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi, sangat diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan kebijakan ini dengan mengevaluasi dampaknya secara berkala. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada data yang akurat mengenai daya beli masyarakat, tingkat inflasi, dan respons pelaku pasar terhadap kebijakan ini.

Di sisi lain, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Transparansi ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah dalam mengelola pajak untuk kepentingan bersama.

Menggunakan pendekatan yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti, kebijakan PPN 12 persen dapat dioptimalkan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan demikian, pemerintah mampu menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Referensi

Antaranews.com. (2024). Ekonom: Perlu legalisasi UMKM agar insentif kenaikan PPN efektif.

BBC Indonesia. (2025, 2 Januari). Pajak: Mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%?.

CNBC Indonesia. (2025, 2 Januari). Jangan Keliru! Begini Cara Hitung PPN 12 Persen Barang Mewah.