Lagi-lagi, kegiatan literasi dan numerasi jangan sampai hanya sebatas formalitas dan seremonial saja. Asal terlaksana dan kurang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran.Â
Kita patut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terus menggerakkan dan mengampanyekan literasi walau dihadapkan pada beragam tantangan. Bahkan ada yang mengeluarkan dana sendiri untuk melalukan hal tersebut.
Saat ini, hampir di setiap daerah kabupaten, kota, dan provinsi diangkat Bunda Literasi. Biasanya yang menjabatnya adalah istri-istri kepala daerah. Secara politis, adanya bunda literasi diharapkan dapat mendorong daerah untuk serius meningkatkan mutu masyarakat khususnya peserta didik melalui gerakan literasi melalui berbagai kebijakan dan program.
Idealnya, gerakan literasi di daerah bukan hanya melibatkan Dinas Pendidikan saja, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bappeda, Kementerian Agama, dunia usaha/dunia industri, komunitas pegiat literasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.Â
Di sinilah diharapkan adanya sinergi, kolaborasi, dan gotong royong untuk meningkatkan mutu literasi dan numerasi. Sinergi dan kolaborasi itu akan lebih terkoordinasi melalui sebuah tim penggerak literasi di daerah.
Di satuan pendidikan pun, kepala sekolah perlu menggandeng Komite Sekolah, dunia usaha/dunia industri, komunitas pegiat literasi, dan perwakilan masyarakat lainnya untuk meningkatkan mutu literasi dan literasi di sekolah.Â
Para guru pun sebaiknya diberikan pelatihan untuk menguatkan proses pembelajaran dan asesmen berbasis literasi dan numerasi. Dengan demikian, peningkatan mutu literasi dan numerasi peserta didik pascaasesmen nasional perlu dilakukan secara fokus, terarah, sinergis, kolaboratif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Inilah sejatinya peningkatan pendidikan berbasis gotong royong.
