Jokowi seolah-olah ingin menerbangkan prestasinya setinggi mungkin.  Apakah Jokowi ingin mencatatkan namanya  dalam sejarah sebagai  Presiden Tercepat dalam membangun negeri?  Saya tidak tahu.
Tetapi dengan melipat-gandakan proyek-proyek infrastruktur Raksasa tentu berkorelasi "memanggil" Investor-investor baru.  Dan cukup mengejutkan ternyata Investor-investor itu lebih banyak dari China, berikut  kebijakan membebaskan visa antara Indonesia dan China.
Dampaknya kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur yang dimonopoli perusahaan-perusahaan China ( tidak seperti perusahan Jepang dan lainnya, mereka (China)  tidak mau mensubkontraknya pada perusahan local).  Banyak juga masuk pekerja illegal dan lain-lainnya.  Ini  adalah salah satu harga mahal yang harus dibayar  oleh proyek-proyek raksasa tersebut.
Proyek-proyek infrastruktur raksasa yang dikebut Jokowi juga akhirnya menguras keuangan negara. Defisit sudah pasti terjadi. Â Jokowi mulai mencari cara menutup Defisit dengan berhutang lebih banyak dan membuat program-program unik seperti Tax Amnesti dan lainnya.
Pinjaman Hutang Luar Negeri yang baru berikut Tax Amnesti ternyata tidak cukup.  Jokowi mulai melirik lagi  "menaikkan pajak" atau tepatnya mencari subsidi mana yang harus dicabut.
Kelicikan Ketiga terjadi Pada Subsidi Silang Yang Tidak Seharusnya Dilakukan.
Berbekal pengalamannya menjadi Gubernur DKI yang berhasil menciptakan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di propinsi DKI, Jokowi  akhirnya ingin menciptakan kartu-kartu  ajaib lainnya untuk Indonesia.
Dalam ilmu Politik yang dilakukan Jokowi-Ahok di Jakarta memang cukup ideal. Â KJS dan KJP dibagikan untuk masyarakat miskin (mungkin sekitar 5-10% warga DKI), dananya diambil dari CSR perusahaan-perusahaan besar.
Sekitar 10% warga DKI sangat terbantu, Pemprov DKI tidak rugi, dan para korporat juga tidak merugi karena kepentingan komersialnya di DKI terpenuhi. Jokowi-Ahok pun mendapat kredibilitas yang sangat tinggi dari program KJP-KJS nya.
Tetapi untuk diterapkan ke seluruh Indonesia ini bagaimana? CSR darimana yang bisa didapat?
Saya menganalisa  Jokowi akhirnya melakukan Subsidi Silang dari masyarakat untuk masyarakat.  Kita lihat saja tentang BPJS. Dan yang terakhir adalah Pencabutan subsidi untuk listrik 900W yang berdampak pada sekitar 30 juta keluarga belum mampu.
