PNPM juga memiliki sub program seperti PNPM Generasi. Program ini terbukti dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan suatu kelompok masyarakat (Olken et al. 2014).
Selajutnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program conditional cash transfer, yaitu program transfer uang tunai berkriteria kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan (Nazara dan Rahayu 2013). PKH mulai diterapkan pemerintah pada tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
PKH secara spesifik ditargetkan untuk rumah tangga yang didalamnya terdapat ibu hamil, balita dan anak usia sekolah (Satriawan 2016). Tahun 2012, program PKH telah diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga penerima PKH sebesar 3.5 juta, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 6 juta rumah tangga, dan ditargetkan tahun 2018 rumah tangga penerima mencapai 10 juta rumah tangga.
PKH terbukti meningkatkan konsumsi masyarakat perkapita, partisipasi sekolah dasar dan menenegah, pemerikasaan kehamilan serta imunisasi (Satriawan 2016).
Kemudian Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN - PBI). JKN -- PBI merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus untuk masyarakat miskin dan dibebaskan dari biaya bulanan. Tujuan dari diadakannya JKN -- PBI untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk mengakses kesehatan. Hingga tahun 2016, total 92 juta masyarakat terdaftar dalam JKN -- PBI (World Bank 2016).
Program lainnya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sekarang bernama Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan program transfer uang kepada siswa tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan bersekolah seperti seragam, sepatu, buku dan lain -- lain.
Program ini merupakan komplemen dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah siswa/i Indonesia. Pada tahun 2016, PIP telah mencakup 19.5 juta siswa dengan total alokasi dana mencapai 10.5 triliun rupiah.
Program-program yang ada saat ini didukung dengan basis data yang komprehensif dan aktual, yaitu Basis Data Terpadu (BDT). BDT dinisiasi oleh BPS dan TNP2K guna tercipta basis data aktual yang mencakup 40 persen lapisan masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah, yaitu 24 juta rumah tangga dan 96 juta individu (TNP2K, 2018). BDT juga diperbarui pada tahun 2015.
Tujuan dari dibentuknya BDT agar program pemerintah berjalan efektif menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan layak mendapat program pemerintah. Dalam rangka meningkatkan tingkat ketepatan sasaran program, selain menggunakan BDT, pemerintah juga mengeluarkan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).
Kegunaan dari kartu ini agar identifikasi masyarakat penerima bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga, mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran program dan praktik KKN.
Neo Kerakyatan
