Tarif PPN 11 Persan di Tengah Kesulitan Ekonomi dan Utang Negara yang Menumpuk

Sehingga siapapun pemimpin yang terpilih nanti hasil Pemilu serentak di tahun 2024, maka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang begitu besar tersebut akan tentu menghambat proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang.

Kalau sampai terjadi daya beli masyarakat yang rendah akibat kenaikan PPN 11 persen, lalu ditambah lagi para pengusaha mencari celah untuk menghindari pembayaran pajak biaya tinggi, maka diprediksi pendapatan dari pajak akan menurun berdampak pada APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah. Tentu akan beresiko terhadap keuangan negara kita yang sangat rawan, jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia.

"Bukankah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah memperingatkan dalam laporannya berulang-ulang kali bawah utang negara sudah sangat rentan karena melampau seluruh standar-standar lembaga keuangan internasional"

Masalah hutang negara bukan saja kesinambungan dan kesehatan fiskal tetapi juga keadilan sosial bagi rakyat dan antar generasi bangsa selanjutnya. Utang negara yang begitu membesar dimana biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh rakyat melalui pajak dan generasi mendatang terus menanggungnya.

Hal Ini menimbulkan ketidakadilan fiskal dimana negara berutang banyak, lalu rakyat dan dunia usaha yang menanggungnya lewat kenaikan pajak. Belum lagi setiap generasi terus bekerja untuk membayar utang negara yang menumpuk akibat kebijakan yang tidak hati-hati dan tidak presisi terhadap perhitungan hutang yang menumpuk.

Pada akhirnya yang membayar dan yang memikul bebannya adalah rakyat lewat pengenaan pajak yang terus meningkat dan generasi yang akan datang terus menanggung beban hutang yang tidak ada hentinya.

Demikian, semoga saja bangsa ini dapat keluar dari kemelut ekonomi, dan rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi, serta pemerintah dapat mengurangi beban hutang dengan kebijakan yang presisi.

Bumi Anoa, 27/03/2022

*Penulis: Praktisi Hukum/Ketua Presidium JaDI Sultra