Dan pada akhirnya mereka berdualah yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia atas nama Bangsa Indonesia. Dan mereka berdua pulalah yang tercatat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia.
Konflik Dua Sahabat Pada Saat Indonesia Sudah Merdeka
Kemerdekaan sudahlah diproklamirkan dan cita-cita perjuangan dua sahabat dan seluruh rakyat Indonesia telah tercapai, namun hubungan antara keduanya tidak berjalan mulus, perbedaan pandangan politik tak jarang membuat mereka saling berselih paham. Visi politik mereka kian jauh berbeda. Ada banyak silang pendirian.
Diakibatkan oleh situasi ini dan beberapa faktor lainya. Bahkan pada tahun 1955, Hatta sempat mengirim surat kepada DPR. Dalam surat itu Hatta menyatakan keinginannya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Ketika itu Hatta dengan tegas berkata, "Sejarah Dwitunggal dalam politik Indonesia tamat, setelah UUD 1950 menetapkan sistem Kabinet Parlementer".
Namun surat tersebut diabaikan oleh DPR, setahun setelah itu, pada Senin 23 Juli 1956. Ketua DPR, pada waktu itu Sartono terkejut  menerima sepucuk surat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Belum hilang rasa kagetnya, Sartono kembali mengerutkan kening ketika membaca isi surat Hatta tertanggal 20 Juli 1956 itu, yang berbunyi:
"Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi".
Menerima surat tersebut, Â DPR awalnya menolak memenuhi permintaan Hatta secara halus. Caranya dengan tidak menanggapi atau membalas surat tersebut. Apalagi, ini bukan kali pertama Hatta mengirimkan surat senada kepada DPR.
Merasa tidak mendapatkan respon dari DPR sebagaimana yang Ia harapkan, Pada Jumat, 23 November 1956, Putra Kelahiran Bukit Tinggi tersebut kembali mengirim surat kepada DPR menanyakan kelanjutan surat sebelumnya. Â DPR kemudian memberlakukan surat itu sebagai sesuatu yang mendesak. Maka, sepekan setelah Hatta berkirim surat, dan setelah melewati rapat yang beberapakali ditunda. Â
DPR akhirnya menyatakan setuju untuk melepas Hatta. Jadi, terhitung sejak Sabtu, 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden RI yang telah diembannya selama 11 tahun. Kepada Des Alwi Abu Bakar anak angkatnya, Hatta menyatakan dirinya hanya diminta mengurus koperasi selama jadi orang nomor dua di republik.
"Aduh, Des, Om cuma disuruh ngurus koperasi. Segala keputusan politik tidak dikonsultasikan dengan saya. Jadi Om berhenti saja jadi wakil presiden," kata Hatta kepada Des Alwi, dikutip dari buku 'Wapres: Pendamping atau Pesaing?'.
Tahun 1957 --an  Seokarno mengusulkan sistem pemerintahan yang baru. SistemDemokrasi parlementer, diganti dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.
