Pesta Demokrasi terbesar 5 tahunan sebentar akan digelar. Hanya menghitung beberapa bulan saja, rakyat Indonesia akan memiliki calon DPR dan Presiden baru. Bukan perkara mudah untuk memenangkan calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Setidaknya membutuhkan strategi dan juga perenungan mendalam sehingga langkah dan tindakannya bijak dan juga sukses memenangkan pilpres.
Sebagai partai pengusung utama Ganjar Pranowo sebagi calon presiden, sebaiknya PDIP jangan takabur atau sombong  duluan untuk menangkan  Ganjar Presiden di Pilpres 2024.
 Banyak variabel lain yang berpengaruh pada kemenangan atau kekalahan pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dalam ranah pilpres, Ganjar Pranowo bukan lagi milik partai ,terapi milik pemilih yang punya hak suara dalam Pemilu 2024 nanti.
Jika PDIP selama dua pileg 2014 dan 2019 menjadi pemenang , bukan berarti
akan bisa menjamin menang  dalam pilpres yang akan diadakan pada tanggal 14  Februari 2024. Ketika PDIP memperoleh  mayoritas suara di pileg sebelumnya bukan berarti menjadi kekuatan  segalanya untuk melakukan kebijakan dan juga membuat keputusan politik pencapresan.
Dua hal yang berbeda cara membaca kekuatan politik dari hasil pemilu ke pemilu. Â Pertama bahwa pemilu menghasilkan produk legislator ( DPR) dan pemilu juga memilih langsung presiden.
Jika Pileg dilakukan untuk mengisi jabatan legislatif dari level kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Artinya hak pilih masyarakat menghasilkan jabatan politik di level legislatif terdistribusi bersamaan di wilayah daerah dan pusat.
Untuk kebutuhan mengisi pemerintahan lokal, dapat melakukan pemilihan langsung melalui pemilihan daerah dengan pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik di daerahnya sesuai dengan UU pemilu yang berlaku.
Jadi rakyat memilih calon kepala daerah setelah pengajuan calonnya disetujui dan rekomendasikan partai atau koalisi partai. Disusul kemudian dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah.
Kedua, jika pemilu juga memilih langsung presiden. Pengajuan untuk menjadi calon presiden diatur jelas dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Bahwa calon  presiden diajukan oleh partai atau koalisi partai hingga memenuhi ambang batas minimal pencapresan presiden ( presidential threshold).
Dalam Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Disini nampak sekali ditekankan bagaimana proses pencalonan presiden secara resmi diajukan. Sebelum dipilih calon presiden harus mendapatkan rekomendasi dari partai atau koalisi partai yang memenuhi Presidential Threshold terlebih dahulu.
Ganjar Pranowo saat ini dicalonkan oleh PDIP dan partai ini sesuai UU pemilu sudah melewati ambang batas parlemen. Setidaknya bisa mengajukan pencalonan paket capres dan cawapresnya sendirian tanpa koalisi. PDIP tidak membutuhkan partai lain untuk mendukung pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Untuk memenangkan Pilpres dibutuhkan persyaratan yang cukup berat dan ketat. Dikatakan dalam  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 159 mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 6A.
Dalam Pasal 159 disebutkan penetapan pasangan capres-cawapres terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sebaran 20 persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia.
Ditambahkan juga  dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar ayat (3) disebutkan capres dan cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Untuk menjadi pemenang pilpres sangat berat dan membutuhkan suara yang begitu besar. Persoalannya muncul ketika partai atau koalisi partai hanya mengandalkan basis suara dari suara pileg sebelumnya. Acuan perhitungan suara dihitung mundur dari perolehan suara 5 tahun ke belakang.
Banyak sisi kelemahan yang bisa timbul jika suara pilpres hanya diperoleh berbasis angka suara pileg.
Pertama, keseluruhan suara pileg dari satu partai atau koalisi partai belum cukup memenuhi keseluruhan suara untuk menjadi pemenang Pilpres 2024.
PDI Perjuangan (PDIP) belum cukup untuk memenangkan Pilpres 2024. Suaranya boleh menang hanya harus tetap bekerja sama dengan partai lain.
Perolehan Pileg 2019 cukup ketat. Perolehan suara PDI-P: 128 kursi, jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen), Golkar: 85 kursi, jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen), Gerindra: 78 kursi, jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen) .
Sementara perolehan Pilpres 2019  Pasangan  Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019,  mendapatkan suara 85.607.362 (55,5 persen). Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara 68.650.239 (44,5 persen).
Kedua, terjadi pergeseran perilaku dan segmen pemilih. Saat ini diprediksi pemilih usia 17-39 tahun untuk Pemilu 2024 yang ternyata berjumlah nyaris 60 persen. Pemilu 2019 belum sepenuhnya terusi oleh generasi baru ini. Oleh karenanya data lama dengan data pemilih baru berbeda sehingga prediksi keakuratan suara tidak jelas atau kabur.
Ketiga, peran media dan informasi yang mengalir deras menjadi pintu terbuka terjadinya perubahan cara pandang memilih. Bukan lagi partai yang menjadi sumber kepercayaan tetapi justru media atau berita yang berpengaruh keputusan memilih presiden.
 Akan terjadi banyak penyimpangan angka jika  kalkulasi suara diperhitungkan secara rigit berdasarkan angka -angka pileg 2019. Artinya angka suara pileg dalam pilpres 2024 bisa akan nambah atau justru terkuras oleh tekanan Informasi  dari media.
Kesimpulannya  PDIP jika pingin menangkan Ganjar Pranowo , tidak bisa lagi hanya mengandalkan perhitungan manual angka yang tertera dalam perolehan suara partai atau gabungan partai dari pileg sebelumnya. Acuannya hasil pileg lama hanya diperuntukkan tiket pencapresan bukan untuk tiket suara Pilpres 2024.
Suara Pileg 2019 bisa linier atau terbalik untuk menjadi suara dalam pilpres 2024. Banyak faktor perubahan pemilih dan pergeseran segmen pemilih akan menjadikan prediksi perolehan suara menjadi liar dan tidak terkendali.
Oleh sebabnya tidak bisa partai pengusung utama PDIP terlalu percaya diri dengan basis suara pileg 2019 menjadi acuan suara Pilpres 2024. Ditambahkan PDIP hanya sebagai pemenang pileg mayoritas tetapi minoritas secara keseluruhan pemilih. Artinya PDIP dalam Pileg 2019 tidak menjadi parpol sebagai kemenangan mutlak suara. Masih banyak suara kececer ke partainya. PDIP butuh mitra koalisi dengan partai lain
Untuk menjadi pemenang  pilpres 2024 selain kontribusi dari suara loyalis konstituen partai  dibutuhkan penambahan suara dari anggota relawan dan juga suara yang langsung/ direct ke calon presiden atau wakilnya. Jadi calon presiden dan wakilnya akan mempengaruhi keputusan suara pemilih tanpa dipengaruhi oleh Identitas partai.
Jika Ganjar Pranowo akan menjadi presiden dan sukses tidak bisa lagi andalkan suara PDIP atau partai pendukung lainnya. Sosok diri Ganjar Pranowo harus layak dijual dan dipertaruhkan menjadi portofolio utama pendongkrak suara.
Dibutuhkan juga untuk mengatur dan mengelola Relawan Ganjar Pranowo yang sudah terbentuk. Suara relawan sudah pasti bisa diandalkan dengan konsistensi dan militansinya tegak lurus ke Ganjar Pranowo. Segmen sudah pasti dan relawan bisa digerakkan maksimal untuk menjadi buzzers ataupun penggerak dan pendobrak suara di akar rumput.
