Money Politics Tidak Terhindarkan Dalam  Setiap Kali Pemilu
Tidak ada yang gratis dalam politik. Proses politik rendahan atau tingkat elite, berkaitan mengejar kekuasaan atau untuk jabatan diakui sebagai proses transnasional. Take and give. Tidak ada hibah politik karena lokus  politik bukan dinas sosial ,tetapi wilayah Korporasi -oligarki.Â
Jika ada yang menjalani gratis, itu pun umurnya pendek, mandeg dijalan atau tersingkirkan oleh rejim politik internal partai.
 Politik sangat kejam ,siapapun yang berkuasa saat itu ,pasti hatinya sudah terpenjara kan atau digadaikan. Hati nurani Anda sebagai politisi sudah dibungkus kain kafan dan hidup raga anda hanya menyisakan jantung dan otak serigala.
 Kalau mau jujur untuk diakui, semua Caleg sawer money politics  sebelum atau sesudahnya pileg. Bahkan sudah ada yang melakukan DP Mahar atau Duit jauh -jauh hari pelaksanaan pemilu. Mereka menjalankan praktek "ijon politik " dalam bentuk hutang sosial atau hutang insfrastruktur baik menyasar pemilih individu atau kolektif.
Geger Sistem Pemilu
Keributan yang saat ini sedang terjadi menyangkut masalah sistem pemilu yang akan digunakan di Pilpres 2024.  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan ada saja kemungkinan sistem Pemilihan Umum  kembali ke sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024(Tempo,29/12/2022).
 Berakhir terjadinya pro dan kontra baik dari elite partai dan tokoh masyarakat untuk mengagas pemilu yang berkualitas dan terjaminnya hak dan kedaulatan rakyat dapat tersalurkan penuh dalam waktu bersamaan urusan money politics juga menjadi sorotan tajam.
Tidak Ada Garansi
Wacana Sistem Pemilu Proporsional tertutup akan menggantikan  sistem proporsional terbuka yang telah diberlakukan sejak Pemilu 2004. Dikursus sistem pemilu proporsional  tersebut mendapatkan dukungan dari PDI P dan Ormas Muhammadiyah .
