Parahnya lagi peran pengawasan DPR tidak maksimal. Lembaga ini terlalu dungu dan kesakitan ketika harus bersentuhan dan bersuara lantang dengan tangan telunjuk ke arah Lembaga Kepolisian.Â
Sepertinya bannyak praktek  dusta dan rahasia di antara dua lembaga tersebut sehingga ketika ada isu  besar ,sangat sedikit berbicara dan berperanan.
Apakah masyarakat akan tenang dan kembali mempercayai institusi kepolisian dengan sesegera mungkin paska selesainya kasus Sambo?
Bisa saja setidaknya pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo tertanggal 18/08/2022 membuat institusi kepolisian ada semangat bangkit dan masyarakat menorehkan kepercayaan .Â
Kapolri memberikan garansi dan janji paska tragedi Duren Tiga yang akan secara tegas melepaskan jabatan/ mencopot di setiap tingkatan jabatan struktural level Kapolres ,Direktur dan Kapolda bagi yang gagal memberantas kejahatan yang beredar dan dikeluhkan masyarakat.
Sebenarnya ancaman tersebut setidaknya sudah menjadi bagian dari sumpah jabatan dan tanggung jawab institusional yang permanen ,bukan dadakan.
Rasanya bicara penegakkan hukum dan penindakkan kejahatan adalah tugas pokok institusional yang wajib dan sudah menjadi doktrin kedinasan. Â
Jika pada kenyataan saat ini  terjadinya banyak penyimpangan tugas dan doktrin artinya mereka sudah salah dan sudah tidak ada toleransi apapaun kehadiran kasus atau peristiwa yang masih ada dan berlangsung. Â
Instruksi Kapolri  Jendral Listyo Sigit Prabowo  yang akan mencopot jabatan para pejabat struktural di kepolisian dirasakan merupakan tindakan yang sudah terlambat dan daya dongkrak menaikkan kepercayaan publik sudah tidak efektif.
Semuanya telah menjadi kesalahan berat dan fatal berkaca mata dengan  kasus Sambo. Deretan isu Sambo melebar kemana-mana dan menjadi isu mengerikan ketika Kapolri menyebutkan lini - lini apa saja yang menjadi ladang cuan / rejeki haram .
Deretan lokasi praktek  haram yang disebutkan Kapolri :