Secara khusus dinyatakan bahwa generasi baru PPP akan membantu mengurangi risiko utang pemerintah dengan mengurangi kebutuhan belanja anggaran tahun berjalan dan mendistribusikan pembiayaan investasi publik hingga ke generasi yang berbeda.
Tidak cukup sampai disitu, Beijing juga mendorong pembelian properti dengan mencabut secara bertahap berbagai pembatasan yang diberlakukan mulai 2010. Meskipun langkah-langkah ini dilakukan sebagai akibat dari harga perumahan yang tinggi, terutama di kota-kota besar antara tahun 2008 dan 2010, insentif ini ditujukan untuk menghindari penurunan harga real estat, yang akan lebih buruk lagi.
Bagitulah di tahun 2014 menandai dimulainya masa keemasan partisipasi swasta dalam pembangunan kawasan urban di China. Dua tahun setelahnya tercatat 14.224 proyek PPP telah dilaksanakan hingga akhir 2017 dengan akumulasi investasi sebesar RMB 18,2 triliun.
Sektor swasta China benar-benar memanfaatkan momentum perubahan aturan ini untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis mereka yang luar biasa, tidak terkecuali dengan Evergrande Group, salah satu pengembang properti terbesar di China.
Evergrande memiliki lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota-kota di seluruh China. Diberitakan Wall Street Journal, hingga akhir tahun lalu pengembang properti tersebut memiliki lebih dari 700 proyek yang sedang dibangun, dengan total luas lantai 132 juta meter persegi.
Sebelumnya, pada 2010, perusahaan Evergrande juga membeli sebuah tim sepak bola, yang sekarang dikenal sebagai Guangzhou Evergrande. Dengan sokongan dana dari grup, tim ini juga membuka sekolah sepak bola terbesar di dunia, dengan biaya 185 juta dollar Amerika Serikat (AS). Tak cukup dengan itu, grup ini berencana menciptakan stadion sepak bola terbesar di dunia senilai 1,7 miliar dollar AS. Stadiun yang rencananya mampu menampung 100.000 penontoh itu diasumsikan selesai tahun depan
Penetrasi bisnis yang dilakukan Evergrande menyebabkan utang mereka menggelembung dalam beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2021, dunia dihebohkan oleh fakta bahwa pengembang raksasa asal China, Evergrande, memiliki utang yang nyaris mencapai 2 triliun yuan (US$ 309 miliar) atau setara dengan Rp 4.418 triliun (kurs Rp 14.300/US$) yang tercatat dalam neraca keuangan perusahaan.
Sementara itu kas atau setara kas Evergrande hanya sepersepuluh dari jumlah tersebut, menyebabkan likuiditas perusahaan benar-benar seret dan tidak bisa melunasi pembayaran kepada investor atas surat utang yang diterbitkan.
Hingga saat ini, perusahaan telah melewatkan tiga kali kewajiban pembayaran atas obligasi berdenominasi dolar kepada investor di luar China daratan, dengan total mencapai US$ 281 juta atau setara Rp 4 triliun terhadap surat utang luar negerinya.
Booming pembangunan infrastuktur baru dan pembangunan kota-kota baru akibat regulasi yang dikeluarkan pemerintah China dengan mendorong PPP sebenarnya hanya menggeser porsi kebutuhan modal yang berikutnya menggeser porsi kepemilikan utang dari pemda ke pihak swasta sebagai partner kerjasama pemerintah.
Krisis yang sedang dialami oleh Evergrande tentu saja membuat Beijing khawatir; kekhawatiran yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka rasakan sebelum revisi undang-undang anggaran 2014 dimana pemerintah menghadapi masalah akibat menggunungnya utang pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung .
