Contohnya: tanah untuk kawasan industri dijual dengan harga sangat murah karena dianggap sebagai kekuatan pendorong, kemudian kavling-kavling yang berada di proyek pengembangan properti perumahan dan komersial dijual berdasarkan harga pasar yang nilainya terus terapresiasi (meningkat) secara berkala mengikuti perkembangan industri.
Kedua, mengacu pada strategi pertanahan yang didasarkan pada alih fungsi lahan. Ini bisa diartikan sebagai proses integrasi yang difasilitasi, dimana daerah pedesaan (kebanyakan lahan pertanian) yang dekat dengan daerah perkotaan lalu diubah menjadi area perkotaan untuk meningkatkan cadangan lahan dan memperoleh nilai tambah berupa perbedaan "nilai lahan" sebagai hasil alih fungsi tersebut.
Singkatnya, model pertumbuhan perkotaan berbasis lahan telah menciptakan persaingan antar-kota untuk menarik investor di satu sisi, dan proses urbanisasi yang luas yang akan menelan lahan pertanian di sisi lain.
Kedua: Tanah sebagai bentuk utang untuk membangun infrastruktur
Di China, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas lebih dari 80% pengeluaran untuk infrastruktur perkotaan dan sosial (pembangunan jaringan transportasi, pasokan air dan listrik, dan penyediaan rumah sakit dan sekolah) menggunakan kurang dari 50% dari anggaran pendapatan mereka tanpa menggunakan dana pemerintah pusat.
Pendapatan ekstra-anggaran yang diperoleh pemda dari penjualan hak guna tanah pada kenyataannya tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru sehingga tanah yang dimiliki pemda digunakan sebagai jaminan (kollateral) untuk mengumpulkan dana dari pihak perbankan.
Sebuah laporan IMF berjudul "Regulating Local Government Financing Vehicles and Public-Private Partnerships in China" menjelaskan bahwa, berdasarkan undang-undang anggaran sebelum direvisi pada Agustus 2014, pemerintah daerah tidak diizinkan meminjam dana "di luar anggaran" secara langsung.
Untuk menyiasati hal ini pihak pemda mendirikan perusahaan swasta milik pemerintah daerah sebagai debitur bagi platform pembiayaan perbankan untuk membiayai proyek infrastruktur mereka.
Perusahaan swasta milik pemerintah daerah di China ini selanjutnya kita kenal dengan nama LGFV (Local Government Financing Vehicle)Â atau ada juga yang menyebutnya dengan nama UIDC (Urban Investment and Development Companies).
Sistem utang pemda secara tidak langsung melalui kendaraan LGFV atau UIDC dimulai pertama kali pada awal tahun 90-an di Kota Shanghai dan kemudian berkembang sangat pesat ke kota-kota lain hingga mencapai jumlah lebih dari 10.000 LGFV di seluruh negeri, dimiliki oleh provinsi, kota, prefektur, dan kabupaten untuk membiayai pembangunan kota-kota baru di seluruh dataran China.
