Sebagaimana yang telah kita ketahui, pemerintah menargetkan populasi awal yang mengisi Kota Nusantara pada 2024 berasal dari TNI/Polri, ASN, pekerja sektor konstruksi, pihak swasta dan ukm, dan ada juga komponen masyarakat lokal. Walaupun belum ada release resmi berapa target jumah populasi awal yang akan mengisi kawasan.
Aku ingin menyamakan persepsi dulu tentang status hunian yang akan ditempati nanti terutama untuk para ASN, apakah statusnya hak milik, sewa, atau keseluruhannya merupakan rumah dinas?
Berdasarkan sudut pandang yang kupahami, rumah dinas akan dibangun sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, selebihnya adalah opsi jual atau sewa.
Jadi sebagian besar ASN akan membeli rumah yang akan mereka tempati, tentu saja dengan pemberian segala macam keringanan berupa diskon khusus, tambahan insentif perumahan, keringanan suku bunga KPR, dan lain sebagainya.
Pemerintah tinggal mengatur prosedur dan aspek pembiayaan perbankannya secara lebih efisien agar program pemindahaan calon warga kota bisa berjalan cepat dan lancar.
Jika cara ini yang dilakukan maka Otorita IKN akan mendapatkan pemasukan dana dari hasil penjualan atau sewa unit-unit hunian dan dana pembangunan unit-unit tersebut menjadi dana bergulir untuk membangun unit-unit hunian selanjutnya.
Masih banyak potensi-potensi penerimaan lain yang bisa dieksplorasi untuk memaksimalkan penerimaan Badan Otorita sehingga kontribusinya dalam pembangunan kota menjadi semakin signifikan.
Kembali pada pertanyaan tentang seberapa besar ketergantungan kita terhadap investor utama; jika berdasarkan uraian diatas maka aku memiliki anggapan bahwa ketergantungan terhadap investor utama seharusnya bisa dikurangi dengan mengkaji ulang nominal kebutuhan investasi dan bisa juga dengan menggeser sebagian peran mereka kepada investor-investor lain yang lebih kecil.
Kuncinya bergantung pada cara pengelolaan cashflow pembangunan yang dilaksanakan Otorita IKN.
Memang ada juga pengamat yang berpandangan bahwa jika investasi pembangunan diserahkan pada investor-investor lebih kecil maka yang akan dikorbankan adalah sustainability-nya, tapi menurutku pandangan ini masih debatable.
Dengan menggeser profil investor ke skala yang lebih kecil, pemerintah sebenarnya lebih bisa menjaring kerjasama dengan perusahaan-perusahaan specialty terbaik dari sisi teknologi, biaya pembangunan, dan lain-lain, yang telah lama berkecimpung di bidang-bidang yang ingin digarap dan paling sesuai dengan kriteria-kriteria pembangunan kota modern yang diinginkan pemerintah.
