Rencana investasi Arab Saudi kembali ditindaklanjuti dengan menemui putra mahkota Muhammad bin Salman. Disini komitment investasi Arab Saudi katanya masih sesuai dengan rencana semula tapi belum bisa dipastikan berapa nominal investasinya.
Pemerintah juga sudah memperoleh komitment investasi dari konsorsium pembiayaan Abu Dhabi--China sebesar 20 milyar dollar (sekitar 280 trilyun rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dasar pembangunann Kota Nusantara.
Sampai disini, anggap saja rencana investasi konsorsium Abu Dhabi-China ini masih sangat logis; digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), pembangunan sistem instalasi air bersih dan limbah, atau distribusi energi (listrik dan gas).
Jika dihitung berdasarkan kebutuhan investasi pembangunan IKN Nusantara yang berjumlah 466 trilyun, dimana kebutuhan ini dipenuhi 20% dari APBN (sebesar 93 trilyun), konsorsium Abu Dhabi-China (sebesar 280 trilyun), maka kekurangan dana investasi hanya 93 trilyun.
Namun, seperti itukah logika yang digunakan? Adakah kebutuhan investasi lain-lain yang belum ter-cover dari dana pembangunan 466 trilyun tersebut? Bagaimana jika realisasi konsorsium Abu Dhabi-China juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan?
Jawaban-jawaban atas pertanyaan itulah yang memunculkan kegelisahanku tentang seberapa besar ketergantungan kita terhadap investor utama untuk membiayai pembangunan Kota Nusantara.
Aku akan mencoba menggali lebih dalam tentang realisasi kebutuhan investasi pembangunan Kota Nusantara yang melahirkan desakan untuk mencari investor utama pengganti Softbank.
Pembangunan Kota Nusantara dilaksanakan secara bertahap selama 20 tahun sampai maksimal 2045 yang artinya realisasi investasi seharusnya juga dilaksanakan secara bertahap. Artinya lagi, nominal beban investasi menjadi relatif lebih ringan karena akan terdistribusi dalam 20 tahun periode pembangunan tersebut.
Satu yang tiak bisa diabaikan begitu saja adalah fakta bahwa Otorita IKN juga diberikan keleluasan pengelolaan kawasan untuk memperoleh pendapatan sebagaimana tercantum pada pasal 25 Ayat 2 UU IKN yang berbunyi:
"Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara."
Pada konteks ini pihak Otorita IKN juga berkontribusi untuk menutupi biaya pembangunan dari dana bergulir. Sebagai contoh pembangunan hunian di KIPP sampai dengan 2024.
