Berita-berita yang berseliweran di media massa itu seperti masih menampilkan siluet abu-abu, belum menampilkan gambaran-gambaran utuh tentang pembangunan Kota Nusantara.
Seperti yang telah kusampaikan pada tulisan sebelumnya, pernyataan-pernyataan pimpinan K/L, politisi, dan pengamat yang mengisi permberitaan media yang biasa kita konsumsi, masih berisikan potongan-potongan informasi yang menyisakan pertanyaan lanjutan, beragam spekulasi, dan analisa yang belum terlalu tajam membedah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membangun Kota Nusantara.
Begitu juga yang kurasakan. Tadinya aku sempat ragu-ragu menulis lagi tentang IKN Nusantara; bagaimana bisa menuliskan sesuatu yang lebih banyak dilandasi pada ketidaktahuan?
Kalaupun aku mengupasnya dari sudut pandang yang kupahami, aku sama sekali tidak punya bayangan apakah pemerintah juga menggunakan perspektif yang sama atau tidak.
Aku memutuskan kembali ke laptop dan menulis hanya sebagai ungkapan kegelisahan saja, siapa tahu bisa menjadi bahan perenungan kita tentang pembangunan Kota Nusantara pasca pengunduran diri Softbank.
***
Sebagai orang yang mendukung pemindahan ibukota negara dan mendukung rencana pembangunan Kota Nusantara, apalagi setelah UU IKN dan Rencana Induk Pembangunannya disahkan, aku mulai merasa gelisah ketika berbicara di tataran yang lebih operasional terkait dengan rencana pembangunannya.Â
Banyak tanda tanya tak terjawab pada saat dan setelah pengunduran diri Softbank sebagai investor pembangunan Kota Nusantara.
Pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa (item-item pembangunannya) dana sebesar 100 milyar dollar dalam pembangunan Kota Nusantara? Kalau pertanyaan ini sulit dijawab, pertanyaan lainnya mengapa kita butuh investasi yang nilainya hampir menyamai besaran nilai APBN 2021 dalam pembangunan sebuah kota?
Aku lanjut dulu. Pasca pengunduran diri Softbank, pemerintah melalui kementrian yang dikepalai LBP langsung gerak cepat mencari investor utama (major investor) pengganti Softbank.
Rencana investasi Arab Saudi kembali ditindaklanjuti dengan menemui putra mahkota Muhammad bin Salman. Disini komitment investasi Arab Saudi katanya masih sesuai dengan rencana semula tapi belum bisa dipastikan berapa nominal investasinya.
Pemerintah juga sudah memperoleh komitment investasi dari konsorsium pembiayaan Abu Dhabi--China sebesar 20 milyar dollar (sekitar 280 trilyun rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dasar pembangunann Kota Nusantara.
Sampai disini, anggap saja rencana investasi konsorsium Abu Dhabi-China ini masih sangat logis; digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), pembangunan sistem instalasi air bersih dan limbah, atau distribusi energi (listrik dan gas).
Jika dihitung berdasarkan kebutuhan investasi pembangunan IKN Nusantara yang berjumlah 466 trilyun, dimana kebutuhan ini dipenuhi 20% dari APBN (sebesar 93 trilyun), konsorsium Abu Dhabi-China (sebesar 280 trilyun), maka kekurangan dana investasi hanya 93 trilyun.
Namun, seperti itukah logika yang digunakan? Adakah kebutuhan investasi lain-lain yang belum ter-cover dari dana pembangunan 466 trilyun tersebut? Bagaimana jika realisasi konsorsium Abu Dhabi-China juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan?
Jawaban-jawaban atas pertanyaan itulah yang memunculkan kegelisahanku tentang seberapa besar ketergantungan kita terhadap investor utama untuk membiayai pembangunan Kota Nusantara.
Aku akan mencoba menggali lebih dalam tentang realisasi kebutuhan investasi pembangunan Kota Nusantara yang melahirkan desakan untuk mencari investor utama pengganti Softbank.
Pembangunan Kota Nusantara dilaksanakan secara bertahap selama 20 tahun sampai maksimal 2045 yang artinya realisasi investasi seharusnya juga dilaksanakan secara bertahap. Artinya lagi, nominal beban investasi menjadi relatif lebih ringan karena akan terdistribusi dalam 20 tahun periode pembangunan tersebut.
Satu yang tiak bisa diabaikan begitu saja adalah fakta bahwa Otorita IKN juga diberikan keleluasan pengelolaan kawasan untuk memperoleh pendapatan sebagaimana tercantum pada pasal 25 Ayat 2 UU IKN yang berbunyi:
"Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara."
Pada konteks ini pihak Otorita IKN juga berkontribusi untuk menutupi biaya pembangunan dari dana bergulir. Sebagai contoh pembangunan hunian di KIPP sampai dengan 2024.
Sebagaimana yang telah kita ketahui, pemerintah menargetkan populasi awal yang mengisi Kota Nusantara pada 2024 berasal dari TNI/Polri, ASN, pekerja sektor konstruksi, pihak swasta dan ukm, dan ada juga komponen masyarakat lokal. Walaupun belum ada release resmi berapa target jumah populasi awal yang akan mengisi kawasan.
Aku ingin menyamakan persepsi dulu tentang status hunian yang akan ditempati nanti terutama untuk para ASN, apakah statusnya hak milik, sewa, atau keseluruhannya merupakan rumah dinas?
Berdasarkan sudut pandang yang kupahami, rumah dinas akan dibangun sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, selebihnya adalah opsi jual atau sewa.
Jadi sebagian besar ASN akan membeli rumah yang akan mereka tempati, tentu saja dengan pemberian segala macam keringanan berupa diskon khusus, tambahan insentif perumahan, keringanan suku bunga KPR, dan lain sebagainya.
Pemerintah tinggal mengatur prosedur dan aspek pembiayaan perbankannya secara lebih efisien agar program pemindahaan calon warga kota bisa berjalan cepat dan lancar.
Jika cara ini yang dilakukan maka Otorita IKN akan mendapatkan pemasukan dana dari hasil penjualan atau sewa unit-unit hunian dan dana pembangunan unit-unit tersebut menjadi dana bergulir untuk membangun unit-unit hunian selanjutnya.
Masih banyak potensi-potensi penerimaan lain yang bisa dieksplorasi untuk memaksimalkan penerimaan Badan Otorita sehingga kontribusinya dalam pembangunan kota menjadi semakin signifikan.
Kembali pada pertanyaan tentang seberapa besar ketergantungan kita terhadap investor utama; jika berdasarkan uraian diatas maka aku memiliki anggapan bahwa ketergantungan terhadap investor utama seharusnya bisa dikurangi dengan mengkaji ulang nominal kebutuhan investasi dan bisa juga dengan menggeser sebagian peran mereka kepada investor-investor lain yang lebih kecil.
Kuncinya bergantung pada cara pengelolaan cashflow pembangunan yang dilaksanakan Otorita IKN.
Memang ada juga pengamat yang berpandangan bahwa jika investasi pembangunan diserahkan pada investor-investor lebih kecil maka yang akan dikorbankan adalah sustainability-nya, tapi menurutku pandangan ini masih debatable.
Dengan menggeser profil investor ke skala yang lebih kecil, pemerintah sebenarnya lebih bisa menjaring kerjasama dengan perusahaan-perusahaan specialty terbaik dari sisi teknologi, biaya pembangunan, dan lain-lain, yang telah lama berkecimpung di bidang-bidang yang ingin digarap dan paling sesuai dengan kriteria-kriteria pembangunan kota modern yang diinginkan pemerintah.
Pihak otorita IKN bisa melakukannya dengan mengirimkan request for proposal, ke seluruh dunia kalau perlu, untuk menjaring investor-investor terbaik ini.
Kota Paris sudah melakukannya. Sebagai persiapan menjadi tuan rumah Olimpiade 2024 Pemerintah Kota Paris melaksanakan salah satu proyek urban terbesar yang pernah dilaksanakan di tingkat kota yang mereka sebut sebagai "Reinventing Paris", dimana terdapat 32 lokasi yang sudah diidentifikasi untuk di-reinventing.
Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Paris untuk menjaring investor adalah dengan melakukan sayembara dengan mengundang seluruh biro arsitek untuk ikut berpartisipasi, tidak hanya yang berasal dari Paris, tapi juga dari seluruh dunia.
Uniknya pemerintah kota tidak menyerahkan pengelolaan proyek-proyek tersebut kepada investor yang mengajukan penawaran tertinggi, tapi pada proposal proyek yang mereka anggap terbaik, proyek paling inovatif, untuk memastikan bahwa Olimpiade Paris 2024 dapat diselenggarakan dengan cara yang berkelanjutan sehingga akan bermanfaat bagi warga Prancis sampai beberapa dekade mendatang.
***
Sebenarnya aku tidak diposisi yang anti dengan kehadiran investor utama dalam pembangunan Kota Nusantara, tidak juga paranoid dengan embel-embel investor dari China sebagaimana yang disampaikan LBP saat menyampaikan peluang investasi konsorsium dari Abu Dhabi.
Aku hanya ingin pemerintah merumuskun kriteria-kriteria investasi yang tegas dengan lebih mengedepankan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan negara asal investor sebagaimana yang banyak mereka jalankan di Indonesia selama ini terutama di sektor pertambangan dan manufaktur.
Membangun Kota Nusantara adalah membangun wajah Indonesia yang akan menjadi jati diri bangsa, dan warga kota yang akan tinggal didalamnya adalah masyarakat Indonesia.
Pemerintah harus berpihak pada industri dalam negeri dengan menciptakan permintaan (create demand) yang sebesar-besarnya dengan adanya pembangunan kota baru ini.
Apa yang kubayangkan adalah ledakan permintaan jutaan ton produk besi dan baja Krakatau Steel dari sana. Pabrik-pabrik semen kita juga mulai merancang peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kota, begitu juga dengan pabrik keramik, baja ringan, sanitair, dan lain-lain yang menjadi ekosistem industri pendukung sektor konstruksi.
Koridor Balikpapan dan Samarinda juga bisa jadi akan kemunculan pabrik-pabrik baru untuk mendukung sektor konstuksi, seperti pabrik hebel, pabrik precast beton, pabrik atap, dll. Permintaan space pergudangan juga akan meningkat berkali lipat di koridor tersebut.
Selain itu, permintaan ruang-ruang perkantoran dipastikan meningkat tajam dengan kehadiran perusahaan-perusahaan kontraktor, biro-biro arsitek, dan perusahaan lain yang berhubungan dengan pembangunan kota.
Itulah alasan mengapa rencana menkeu Sri Mulyani yang bakal menggunakan sebagian dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar 178.3 triliun untuk pembangunan tahap awal IKN Nusantara sebenarnya sangat relevan jika konteks pembangunannya di desain agar menimbulkan multiplier effect yang sebesarnya untuk menstimulus kebangkitan industri konstruksi dalam negeri.
