Menavigasi Isu Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Lansia dalam Kampanye Pilkada 2024

Salah satu aspek yang memperparah situasi ini adalah kenyataan bahwa banyak lansia di Indonesia juga harus menopang beban generasi yang lebih muda. Masih menurut data Kompas (2024), sebanyak 5,7 juta lansia bekerja keras untuk menanggung beban hidup 11,1 juta generasi produktif, termasuk kaum milenial dan generasi Z. 

Generasi yang lebih muda ini, yang seharusnya berada dalam usia produktif, justru tergantung pada pendapatan lansia, yang seharusnya sudah pensiun atau menikmati masa tua mereka.

Fenomena ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi dan sosial Indonesia. Lansia yang seharusnya menjadi kelompok yang dilindungi justru menjadi penopang ekonomi bagi generasi yang lebih muda, yang kemungkinan besar menghadapi tantangan tersendiri seperti pengangguran atau kurangnya keterampilan untuk memasuki dunia kerja.

Dalam situasi di mana mayoritas lansia bekerja di sektor informal, mereka sering kali tidak mendapatkan hak-hak dasar pekerja, seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan perlindungan terhadap risiko kerja. Tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat usia lansia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan kecelakaan kerja. Ketiadaan sistem perlindungan sosial yang memadai bagi lansia menjadi salah satu penyebab utama mengapa kelompok ini harus terus bekerja meskipun mereka sudah tidak memiliki kemampuan fisik yang memadai.

Tanpa adanya perlindungan sosial, lansia di Indonesia terus berada dalam siklus kerentanan. Mereka terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk membangun tabungan. 

Pilkada 2024 dan Penyelesaikan Masalah Lansia Pekerja

Kondisi lansia pekerja di Indonesia menjadi salah satu isu yang seharusnya diangkat oleh para kandidat dalam Pilkada 2024. Pemilihan kepala daerah adalah momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi, termasuk nasib lansia yang bekerja dalam kondisi rentan. Dalam konteks ini, para kandidat perlu menawarkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Melalui kampanye dan debat publik yang menjadi ajang kandidat untuk memaparkan solusi mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat harus memasukkan isu pekerja lansia dalam diskusi. Para kandidat perlu menghadirkan visi yang jelas mengenai bagaimana mereka akan menangani tantangan yang dihadapi lansia, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. 

Langkah-langkah kebijakan yang bisa ditawarkan adalah perluasan akses terhadap sistem jaminan sosial bagi lansia yang bekerja di sektor informal. Menciptakan skema-skema baru yang lebih spesifik untuk melindungi hari tua lansia, agar mereka tidak perlu memeras keringat demi bertahan hidup. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer yang gratis dan berkualitas juga menjadi kebutuhan mendesak bagi lansia. 

Program dan visi misi tersebut tentunya bukanlah hanya retorika pemanis kata semata untuk mendulang suara. Dengan demikian, pemilih harus memahami bahwa tidak semua janji ini akan terwujud, terutama jika visi dan misi tersebut hanya menjadi retorika politik atau sekadar pemanis kata tanpa perencanaan yang jelas dan realistis.

Program yang baik tidak hanya sebatas janji, tetapi harus disertai dengan strategi konkret untuk mewujudkannya. Kandidat yang serius mengurus rakyat akan mampu merinci bagaimana cara mereka mencapai setiap tujuan dalam visi dan misinya.