Kebijakan perdagangan dan distribusi pangan dapat mepengaruhi akses masyarakat terhadap jenis makanan tertentu. Keputusan politik, seperti pembatasan perdagangan atau pemotongan subsidi, dapat menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan harga makanan. Misalnya pada situasi krisis ekonomi atau politik, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan memastikan pasokan makanan yang cukup untuk seluruh populasi. Ini dapat menyebabkan peningkatan harga dan penurunan ketersediaan makanan, mempengaruhi pola makan masyarakat.
Pajak makanan atau insentif fiskal dapat mempengaruhi pola makan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak atau insentif untuk mengarahkan konsumsi makanan tertentu, seringkali dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Misalnya beberapa negara menerapkan pajak pada minuman manis atau makanan tinggi gula sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi gula dan mengatasi masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes.
Keputusan politik seperti perdagangan internasional dan globalisasi dapat membawa masakan dan pola makan baru ke dalam suatu negara. Ini dapat mengubah pola makan lokal dan mempengaruhi preferensi kuliner. Globalisasi telah membawa masakan cepat saji dan gaya hidup cepat ke berbagai belahan dunia. Ini dapat menyebabkan pergeseran dari pola makan tradisional ke makanan yang lebih cepat saji dan praktis.
Kebijakan pendidikan makanan dan kampanye pencegahan penyakit dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pola makan sehat. Pemerintah dapat mendukung atau melarang iklan makanan tertentu, serta mengintegrasikan pendidikan makanan ke dalam kurikulum sekolah. Beberapa pemerintah mengimplementasikan program pendidikan gizi di sekolah untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya pola makan sehat dan dampak makanan pada kesehatan.
Ketiga, makanan sebagai senjata dalam konflik politik. Penggunaan makanan sebagai senjata dalam konflik politik dapat mencakup taktik-taktik yang dirancang untuk memanipulasi pasokan makanan sebagai alat untuk mempengaruhi atau memaksa kebijakan, mendapatkan keuntungan strategis, atau mengeksploitasi kerentanan musuh. Meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sayangnya, penggunaan makanan sebagai senjata telah terjadi dalam sejarah konflik.
Salah satu bentuk penggunaan makanan sebagai senjata adalah dengan sengaja membatasi akses populasi terhadap pasokan makanan, yang dapat menyebabkan kelaparan dan kesengsaraan, seperti yang terjajdi di konflik Israel-Palestina saat ini. Ini bisa dilakukan melalui blokade ekonomi atau kontrol wilayah yang menghambat distribusi makanan. Contoh lain Jerman Nazi memutuskan untuk membekukan pasokan makanan ke wilayah-wilayah yang diduduki di Belanda sebagai cara untuk memaksa pemberontakan dan menekan penduduk.
Dalam beberapa konflik, pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat atau melarang bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan pangan, sebagai bagian dari strategi politik atau militer mereka. Banyak wilayah di Suriah telah mengalami kesulitan mengakses bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan pangan, karena konflik dan pembatasan yang diberlakukan oleh pihak yang terlibat.
Merusak infrastruktur pertanian atau sengaja merusak tanaman dan ternak dapat menjadi taktik untuk menciptakan kelaparan dan menekan musuh. Selama konflik di Sudan Selatan, terjadi pembakaran lahan pertanian, penggusuran peternakan, dan penghancuran infrastruktur pertanian, yang mengakibatkan kelaparan dan krisis pangan.Â
Pihak yang terlibat dalam konflik dapat memanipulasi distribusi makanan untuk menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu, memperkuat posisi politik mereka. Selama konflik di Balkan pada tahun 1990-an, terjadi manipulasi distribusi bantuan makanan di beberapa wilayah sebagai bentuk kontrol dan pemaksaan kebijakan politik.
Pihak militer atau kelompok bersenjata dapat mencuri atau mengalihkan bahan makanan yang seharusnya untuk penduduk sipil, menciptakan kelangkaan dan kelaparan. Pada beberapa titik selama konflik di Kongo, pasukan bersenjata telah mencuri bahan makanan dan sumber daya pertanian untuk kepentingan mereka sendiri, menyebabkan krisis pangan.
Terakhir, pesta makan atau perjamuan makan seringkali dapat menjadi sarana dimana kekuasaan politik tercermin dan dijelaskan. Pesta makan tidak hanya tentang konsumsi makanan, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan, hierarki, dan simbolisme sosial. Pesta makan atau perjamuan seringkali dapat menjadi sarana di mana kekuasaan politik tercermin dan dijelaskan. Pesta makan tidak hanya tentang konsumsi makanan, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan, hierarki, dan simbolisme sosial.
