Mohon tunggu...
Helen Tuhumury
Helen Tuhumury Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

Quiet but an easy going person

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Politik dan Makanan: Kisah Kompleks di Atas Meja Makan

21 November 2023   20:37 Diperbarui: 22 November 2023   08:00 926
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama bakal calon presiden makan siang bersama saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.(Hafidz Mubarak A)

www.worldhistory.org
www.worldhistory.org

Penguasa sering menggunakan distribusi makanan sebagai bentuk patronase untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat. Pemberian makanan kepada rakyat dalam bentuk festival atau pesta makanan dapat memperkuat legitimasi pemerintah. 

Pada zaman Romawi, kaisar sering mengadakan acara sirkus atau festival besar yang disertai dengan distribusi makanan gratis sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dan mengamankan loyalitas warga kota.

Makanan sering diintegrasikan juga ke dalam praktik agama dan ritual, dan penguasa memiliki kendali atas kebijakan pangan yang terkait. Pemanggilan berkat dari dewa atau pelaksanaan kurban makanan dapat menjadi cara untuk menegaskan otoritas penguasa. 

Di Yunani kuno, ritual korban dan pemujaan terhadap Dewi Demeter(Dewi Pertanian dan Kesuburan), menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Keterkaitan dengan kebijakan pertanian dan distribusi makanan menguatkan kekuasaan penguasa. Penguasa yang dianggap memiliki hubungan baik dengan dewi ini diyakini akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Penaklukan suatu wilayah seringkali diikuti dengan kontrol penuh terhadap daerah produksi makanan. Penguasa dapat mengamankan pasokan makanan dengan menaklukan daerah pertanian atau mengendalikan jalur perdagangan. 

Kekaisaran Persia kuno dikenal karena kebijakan toleransi terhadap budaya, tetapi mereka juga mengendalikan daerah-daerah pertanian strategis untuk memastikan pasokan makanan yang stabil dan kekuasaan ekonomi.

Penguasa juga memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan pangan seperti pajak makanan atau pemaksaan pembatasan makanan tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat atau menghukum mereka yang tidak patuh. 

Di Tiongkok kuno, terkadang pemerintah mempraktikkan sistem pajak makanan dimana penduduk harus membayar sebagain dari hasil panennya kepada penguasa sebagai pajak.

Kedua, politik menyebabkan perubahan pola makan seperti jang diulas dalam buku Standage (2009) "An Edible History of Humanity". Ketika peradaban berkembang, perubahan politik juga merubah pola makan masyarakat. Eksplorasi dan kolonisasi membawa makanan baru dari benua ke benua, menciptakan pertukaran budaya dan melahirkan masakan yang kita kenal saat ini. Misalnya, ketika kentang dari Amerika Selatan dibawa ke Eropa, itu tidak hanya membentuk sistem diet, tetapi juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan populasi dan kekuatan politik. 

Perubahan dalam pola makan sebagai hasil dari pengaruh politik dapat terjadi karena kebijakan pangan, perubahan struktural ekonomi, peristiwa sejarah, dan intervensi pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun