Tugas sebagai pelayan sekaligus penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah membuat seorang PNS mampu mengenali tiap-tiap hal yang menjadi kekurangan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Setiap kebijakan pemerintah idealnya dipertimbangkan oleh PNS, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tidak.
Dalam proses pengambilan kebijakan, PNS mesti mengutamakan kepentingan kelompok yang dilayaninya, karena inti pengabdian PNS sebetulnya terletak pada kemampuannya memperjuangkan masukan dan keluhan yang didengarnya langsung dari masyarakat.
4. Individu bebas politik
Sebagai warga negara yang dilarang melibatkan diri dalam urusan-urusan politik, termasuk ikut dalam keanggotaan partai politk, setiap PNS mestinya sanggup membangun ruang geraknya sendiri dalam menentukan nasib bangsa ini.
PNS tidak dibebani oleh kepentingan-kepentingan partai maupun keharusan untuk membina relasi politik dengan banyak kalangan. PNS seutuhnya menjadi insan merdeka, ia dinafkahi negara, pengabdian dan pelayanannya langsung kepada masyarakat tanpa kepentingan apapun.
Jika pada kenyataannya PNS dipakai sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan, itu semata karena PNS belum memahami "dirinya" sebagai individu bebas politik. Intinya masyarakat dari berbagai kalangan adalah mitra utama PNS dalam merealisasikan seluruh kerja-kerjanya.
Sanggupkah para PNS membuat suatu konsep kerja yang didasarkan pada kepentingan, kebutuhan, keluhan dan masukan masyarakat, status PNS yang melekat tidak menjadi beban ketika konsep tersebut akan diterapkan, pada teknis pelaksanaannya PNS "bebas" menggunakan uang negara selama ia sanggup memenuhi urusan pertanggungjawaban dengan baik dan transparan.
Selebihnya, PNS tidak perlu mengambil keuntungan dari pelaksanaan konsep kerja tersebut, karena ia tidak terikat pada aturan partai maupun organisasi yang mengharuskan tiap jaringannya yang ada dikantor-kantor pemerintah untuk "menyetor".
Jika wakil rakyat cenderung membela kepentingan partai dan konstituennya, maka pembelaan PNS seharusnya murni dihadapkan pada kebutuhan masyarakat banyak, karena sekali lagi PNS hanya terikat pada tanggung jawab menjalankan amanah Pancasila, NKRI dan UUD' 45.
5. Membuat rumusan yang jelas mengenai arah dan tujuan negara
Sebagai pengabdi yang seharusnya "bebas" dari urusan-urusan politis maupun kekuasaan, mestinya PNS juga mampu merumuskan segala bentuk kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, budaya maupun sosial. Bisakah Para PNS yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan itu, menjadi aktor utama dalam menentukan setiap arah perubahan bangsa ini.
