Peran Negara dalam Mengelola Intoleransi dan Ekstremisme

Berhadapan dengan kondisi seperti itu, terdapat beberapa asumsi yang menempatkan negara sebagai biang keladi terjadinya persoalan dan kekacauan yang dilakukan masyarakat. Indikator yang menjelaskan hal itu antara lain: Pertama, keterlibatan negara dalam tindakan kekerasan. Kedua, keterlibatan tidak langsung melalui tindakan pembiaran. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan pengimplementasian. 

Maksudnya, produk undang-undang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, masalahnya terletak pada implementasi kebijakan dalam konteks oleh pelaku kebijakan pada level lokal. Ketiga, penggunaan logika yang tidak tepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagai misal, dalam pemeliharaan aturan, masalah agama lebih banyak diatur oleh hukum dan bukan oleh logika politik kebangsaan, yang menekankan diskursus perbedaan.

Ladang Subur: Catatan Sementara

Pertama, institusi pendidikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berpotensi menjadi ladang lahirnya aksi intoleransi dan ekstremisme (Salim, 2015: 25-38 dalam Noor, 2015; Yamaguchi, 2016: 435-470). Dalam konteks ini, para siswa belajar bersikap intoleran dan pada akhirnya melahirkan tindakan ekstremisme  melalui cara di mana guru mereka mengajarkan pelajaran agama.

Tidak jarang, alih-alih memperdalam agamanya sendiri, guru justru mengajarkan tentang kelemahan atau kekurangan agama lain yang selanjutnya mesti dimusuhi. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen pendidikan agama hendaknya mencegah radikalisasi dalam format seperti ini.

Kedua, institusi keagamaan. Beberapa studi lain juga mengemukakan bahwa aksi intoleransi dan ekstremisme juga dipengaruhi oleh institusi agama. Meskipun tidak semua, tetapi beberapa institusi agama berpotensi mengajarkan pemeluknya untuk bersikap intoleran karena dalil teologis atau penafsiran tekstual terhadap ayat kitab suci tertentu.

Motivasi Dasar

Cukup sulit untuk menemukan motivasi tunggal yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan ekstremisme. Meskipun demikian, menurut World Organization Resource Development and Education (WORDE) beberapa faktor yang punya potensi adalah faktor sosiologis dan psikologis, ideologi/kepercayaan/nilai, politik, dan ekonomi (Mirahmadi, 2016: 131).

Pertama, motivasi sosiologis dan psikologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahawa kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan, kesukuan, atau kelompok pertemanan dapat mendukung terjadinya radikalisasi, intoleransi, atau ekstremisme (Davis et al. 2009, Saltman dan Smith 2015). 

Sementara itu, jika dibaca dari perspektif Durkheimian, kondisi ini disebabkan oleh faktor tansisi sosial di mana masyarakat berkembang dari kehidupan tradisional menuju modern (Jeanny Dhewayani, 2016: 87). Transisi itu menyebabkan anomie, di mana masyarakat kehilangan norma sosial sekaligus belum mampu merumuskan norma baru yang bisa dijadikan pegangan yang kokoh. Hal tersebut berdampak baik secara sosiologis maupun psikologis. 

Secara sosiologis, dalam masyarakat tradisional, konflik terjadi karena suatu hal bergeser keluar dari fungsinya namun akhirnya kemudian dibawa kembali ke dalam sistem. Sementara itu, masyarakat sekarang selalu bergerak maju, untuk hal baik atau hal buruk, selalu menghadapi problem yang tidak bisa diselesaikan dengan harmoni dan toleransi. Sebaliknya, persoalan diselesaikan dengan negosiasi dan resolusi konflik.