Kawasan ini merupakan kawasan bangunan berupa rumah tinggal setaraf villa, karena desain, luas bangunan dan lahan yang besar. Penelitian saya waktu itu lebih pada mengamati perubahan pada elemen fasad dan bentuk bangunan, apalagi pada beberapa kawasan di Bandung terikat oleh peraturan mengenai konservasi kawasan dan bangunan cagar budaya.
Ternyata perubahan fungsi bangunan meluas hingga di jalan-jalan lebih kecil di balik jalan LLRE Martadinata. Bila kita jalan kaki menyusuri jalan di balik jalan Riau ini ada jalan Progo, yang sepanjang jalan ini campur baur antara studio foto terkenal bernama Jonas, restoran, sekolah, lembaga penelitian sebuah kampus, klinik kecantikan, kursus musik, aneka cafe, hingga notaris.
Jalan lagi ke seberangnya, jalan Bahureksa, sami mawon. Di pojok jalan Bahureksa, bangunan sekolah swasta berdiri megah, makin ke utara, deretan rumah tinggal berubah fungsi menjadi aneka resto dan cafe hingga hotel.
Cikal bakal tata ruang kota Bandung memang tak lepas dari campur tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Rencana memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke kota Bandung disertai pula dengan masterplan yang tersisa jejaknya di sekitar Gedung Sate.
Waktu itu Bandung menjadi Gemeente yang artinya otoritas lokal sebuah wilayah.
Penamaan jalan-jalan di kota Bandung sangat unik. Ada nama-nama pulau, contohnya jalan Riau, dan sekitarnya ada jalan Lombok, Banda, Seram, Ambon, Aceh, Flores, Madura, dan lain-lain. Lalu berpotongan dengan jalan nama-nama sungai, misalnya jalan Progo, Cimanuk, Citarum, Ciliwung, Cilamaya, Cisangkuy, dan lain-lain. Menyambung lagi ke selatan, jalan nama-nama pohon, seperti jalan Rasamala, Salam, Saninten, Jamuju, dan Cendana.
Agak ke timur ada nama jalan dengan tema bunga dan buah-buahan. Walaupun seolah penamaan ini terkesan main-main, bukan hanya supaya mudah diingat, tetapi disertai pemetaan lengkap yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Peta-peta kuno zaman dulu masih bisa kita lihat di website Leiden University Library.
Semuanya Tentang Pajak
Ketika jalan Dago ditetapkan sebagai kawasan campuran, issuenya adalah berkaitan dengan pajak. Seperti kita ketahui jalan-jalan protokol yang di peta ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pajak bumi dan bangunannya sangat mahal. Rumah-rumah tinggal yang beradaa di kawasan yang sama, mau tidak mau mengikuti tren beralih fungsi menjadi bangunan fungsi bisnis.
Pajak bumi dan bangunan di jalan-jalan protokol bisa puluhan juta per tahunnya, dan selalu ada kenaikan. Reduksi atau pengurangan pajak hanya dikenakan pada bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Informasi ketetapan ini pun harus dicari sendiri oleh pemilik rumah yang rata-rata mewarisi dari orang tua mereka.
Menariknya perubahan fungsi rumah tinggal menjadi fungsi bisnis ternyata merembet juga ke jalan-jalan kecil yang lokasinya tidak berpotongan dengan jalan protokol.
Contoh terakhir adalah ketika saya harus mengunjungi jalan Rambutan, yang berpotongan dengan jalan Nanas. Sudah lama saya tidak ke jalan Nanas ini, karena bukan jalur saya biasa bepergian.
