Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan substansial, di mana keputusan pengadilan didasarkan pada fakta dan bukti yang sebenarnya, bukan hanya pada teknis prosedural semata.
Sehingga dengan demikian kebenaran materil tidak hanya mengandalkan satu bukti, misalnya hanya mengandalkan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa semata tidak cukup bagi Hakim untuk memutus kan seseorang bersalah.Â
Ada adagium yang sering dipegang oleh Hakim ketika mengambil keputusan dimana, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.
Pencapaian keadilan dalam kasus  pidana dengan prinsip kebenaran materil menjadi sangat penting karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas.
Upaya mencari kebenaran materil ini mengharuskan penyelidikan yang teliti, pengumpulan bukti yang akurat, serta penilaian yang adil dari fakta-fakta yang ada untuk mencapai keputusan yang adil dan benar dalam kasus pidana.
Kegagalan Mencapai Kebenaran Materil.
Sehebat apapun sistim hukum pidana dalam mencari dan mencapai kebenaran materil, tentu adakalanya pada waktu dan kasus tertentu mengalami kegagalan.
Ada beberapa halangan baik karena disebabkan kondisi (keadaan) maupun karena faktor manusianya yang dapat menghalangi tercapainya kebenaran materil dalam suatu kasus pidana.
Misalnya dalam hal  keterbatasan bukti fisik atau saksi yang tersedia dapat menjadi halangan utama dalam mencari kebenaran materil dalam kasus pidana.
Sebagaimana kita ketahui dalam suatu peristiwa tindak pidana, pelaku akan selalu berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya yaitu dengan melakukannya tanpa bukti ataupun kalau meninggalkan bukti berusaha dengan seminim mungkin.
Jika bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan atau kebenaran suatu dakwaan tidak cukup, maka mencapai kebenaran materil menjadi sulit.
