Adapun pemimpin yang baik juga harus mampu menjalankan phronesis (kebijaksanaan praktis), yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Dalam kepemimpinan, phronesis melibatkan penilaian yang cermat tentang situasi yang dihadapi, mengutamakan tindakan yang terbaik dalam jangka panjang, serta menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan prinsip moral dengan pragmatisme. Phronesis juga merujuk pada pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada prinsip moral atau teori, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang situasi yang dihadapi, dan solusi yang realistis serta efektif.
Contoh kasusnya dapat kita lihat dalam tokoh Lee Kuan Yew, pendiri Singapura modern yang memimpin negaranya dari keterbelakangan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Ia terkenal sebagai individu dengan integritasnya yang tinggi, serta tidak mentolerir korupsi di bawah kepemimpinannya. Ia juga sangat memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi yang adil, memprioritaskan pendidikan dan perumahan yang layak bagi rakyat (virtue/arete). Lee Kuan Yew juga sering mengambil keputusan yang pragmatis, termasuk menarik investasi asing, membangun pendidikan berkualitas tinggi, dan memperketat aturan hukum. Lee memahami bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas politik tidak bisa dicapai dengan ideologi yang kaku. Dia juga menegakkan kebijakan multi-rasial yang ketat untuk memastikan harmoni sosial. Keputusan-keputusannya sering kali sulit, tetapi ia mampu menimbang jangka pendek dan jangka panjang dengan sangat bijaksana (Phronesis).
Sehingga dalam pandangannya, seorang pemimpin yang ideal adalah individu yang memiliki kebajikan moral (arete) yang tinggi dan mampu menggunakan kebijaksanaannya untuk mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum (common good).
Dalam karyanya berjudul politics, Aristoteles membedakan tiga bentuk kepemimpinan atau pemerintahan yang baik dan yang menyimpang, yaitu.
1. Monarki (Kepemimpinan oleh satu orang) dengan bentuk idealnya adalah pemerintahan oleh satu orang yang bijaksana dan adil. Bentuk buruknya adalah terjadinya tirani dengan pemimpin yang memerintah untuk kepentingan pribadi.
2. Aristokrasi (Kepemimpinan sekelompok orang terbaik) dengan bentuk idealnya adalah pemerintahan dipimpin oleh segelintir individu yang bijaksana dan memilki kebajikan. bentuk buruknya adalah terjadinya oligarki, dimana kekuasaan berada di tangan orang-orang yang memerintah untuk keuntungan pribadi.
3. Politeia (Pemerintahan konstitusional atau demokrasi moderat) dengan bentuk idealnya adalah pemerintahan melibatkan banyak orang dengan fokus kepentingan umum. bentuk buruknya adalah terjadinya demokrasi radikal atau mobokrasi, dimana keputusan didasarkan pada hasrat dan emosi massa, tanpa pertimbangan rasional.
Menurutnya kepemimpinan atau pemerintahan yang paling ideal merupakan dalam bentuk aristokrasi, hal ini dikarenakan pemerintahan tersebut dipimpin oleh pemimpin atau orang-orang yang telah diketahui kemampuannya. Sedangkan pemerintahan yang paling tidak ideal menurutnya adalah politeia atau demokrasi, ia berpendapat bahwa demokrasi memberikan kesempatan pada orang yang kurang berpengalaman dan memumpuni untuk memimpin.
Sehingga dapat diketahui bahwa selain kebajikan (virtue) dan kebijaksanaan praktis (phronesis), Aristoteles juga menekankan bahwa seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang mendukung segala aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan kepemimpinan yang baik.
Aristoteles dalam konsepnya mengenai Zoon Politikon yang berarti "makhluk sosial" atau "makhluk politik," berpendapat bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dalam komunitas dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini dapat diartikan juga bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan hidup dalam komunitas yang diatur oleh prinsip-prinsip politik. Sehingga kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan yang baik dan efektif diperlukan dalam mengarahkan organisasi, komunitas, maupun masyarakat untuk mengembangkan kebajikan demi mencapai eudaimonia (kebahagiaan atau kehidupan yang baik) dan potensi penuh mereka sebagai makhluk rasional yang berbudi luhur, melalui keterlibatan dalam polis (negara, kota, bermasyarakat) dan partisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, pemimpin yang baik harus memahami dan menghargai sifat sosial manusia, mendorong partisipasi aktif, dan menegakkan kebajikan serta keadilan untuk mencapai kebaikan bersama.
