Mohon tunggu...
Gregorius Nafanu
Gregorius Nafanu Mohon Tunggu... Petani - Pegiat ComDev, Petani, Peternak Level Kampung

Dari petani, kembali menjadi petani. Hampir separuh hidupnya, dihabiskan dalam kegiatan Community Development: bertani dan beternak, plus kegiatan peningkatan kapasitas hidup komunitas lainnya. Hidup bersama komunitas akar rumput itu sangat menyenangkan bagiku.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Menilik Perbedaan Zaken Kabinet Prabowo Versus Soekarno dan Harapan Rakyat pada Pemerintahan Baru

12 September 2024   13:09 Diperbarui: 13 September 2024   10:21 495
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Zaken kabinet yang bentukan Prabowo bakal beda dengan zaken kabinet era Soekarno (dok foto: youtube.com/@metrotvnews)

Karena itu, muncullah demonstrasi besar-besaran dari kaum buruh yang dikoordinir oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Faktor lainnya, pemerintah yang korup dan kinerja yang rendah.

Munculnya zaken kabinet Djuanda ini kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan terpimpin yang mana Presiden Soekarno semakin menunjukkan kuasanya setelah itu. 

Zaken Kabinet Djuanda era Soekarno, dinamakan juga kabinet Karya (dok foto: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id 
Zaken Kabinet Djuanda era Soekarno, dinamakan juga kabinet Karya (dok foto: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id 

Polemik dan kemelut dalam negeri di era pemerintahan ini kemudian memunculkan Tritura, terutama setelah adanya peristiwa berdarah 30 September 1965. 

Orde Lama tumbang, digantikan oleh Orde Baru yang mana menjadikan Soeharto sebagai presiden dari periode ke periode hingga lahirnya Orde Reformasi yang menumbangkannya.

Menilik Zaken Kabinet Prabowo Subianto

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang kontestasi Pilpres 2024. Presiden dan Wapres baru ini akan memimpin pemerintahan selama periode 2024-2029.

Sekalipun sistem Pemerintahan Presidensial yang memberikan hak prerogatif pada Presiden untuk memilih dan menentukan para menteri dan pejabat tinggi, tampaknya memang sulit di era sekarang ini.

Pilpres langsung yang mana partai politik sangat berperan dalam pencalonan kandidat, telah menciptakan suatu pilihan politik bagi parpol untuk berkoalisi.

Pada Pilpres 2024 lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil mengalahkan kontestan lainnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi partai gemuk yang menamakan dirinya Koalisi Indonesia Maju (KIM). Parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora Indonesia, PSI dan Partai Garuda.

Mengingat keterlibatan partai KIM (dan bisa jadi ada KIM plus dalam Pilkada 2024), maka meskipun Presiden memegang hak prerogatif, rasanya sulit untuk tidak memasukkan menteri dari KIM.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun