Khabarnya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia periode 2024-2029 akan membentuk kabinet Prabowo-Gibran yang dinamakan sebagai zaken kabinet.
Sekalipun namanya sama dengan beberapa kabinet di era Presiden Soekarno, Dahnil Anzar Simanjuntak  memastikan bahwa zaken kabinet bentukan Prabowo Subianto tidak sama alias berbeda dengan zaken kabinet era Soekarno.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku jubir Ketuam Umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto dalam acara "Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV" pada hari Rabu, 11 September 2024.Â
Menurut Dahnil, para menteri yang direkrut oleh Prabowo  dalam zaken kabinet tersebut adalah figur yang punya kompetensi dan integritas.
Menteri profesional ini bisa berasal dari parpol atau non-parpol. Dengan demikian, tidak ada dikotomi Parpol dan nonparpol, urai sang jubir Ketum Parpol Gerindra.Â
Ada dua hal yang ditekankan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kriteria menteri yang duduk dalam zaken kabinetnya Prabowo:
- Memiliki integritas
- Memiliki kompetensi.
Sementara menteri-menteri yag direkrut dalam zaken kabinet era Soekarno, dengan jelas disampaikan bahwa para menteri itu berasal dari ahli yang mumpuni di bidangnya dan tidak melihat asal partai.
Zaken Kabinet Era Presiden Soekarno
Kabinet Djuanda yang terbentuk pada tahun 1957 pada masa Orde Lama. Merujuk laman esi.kemdikbud.go.id, Zaken Kabinet Djuanda hanya berlangsung beberapa bulan saja, dari tanggal 9 April 1957 - 10 Juli 1957.Â
Terbentuknya zaken kabinet Djuanda setelah Kabinet Alisastroamidjojo II jatuh pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya Kabinet Alisastroamidjojo II ini karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.
Karena itu, muncullah demonstrasi besar-besaran dari kaum buruh yang dikoordinir oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Faktor lainnya, pemerintah yang korup dan kinerja yang rendah.
Munculnya zaken kabinet Djuanda ini kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan terpimpin yang mana Presiden Soekarno semakin menunjukkan kuasanya setelah itu.Â
Polemik dan kemelut dalam negeri di era pemerintahan ini kemudian memunculkan Tritura, terutama setelah adanya peristiwa berdarah 30 September 1965.Â
Orde Lama tumbang, digantikan oleh Orde Baru yang mana menjadikan Soeharto sebagai presiden dari periode ke periode hingga lahirnya Orde Reformasi yang menumbangkannya.
Menilik Zaken Kabinet Prabowo Subianto
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang kontestasi Pilpres 2024. Presiden dan Wapres baru ini akan memimpin pemerintahan selama periode 2024-2029.
Sekalipun sistem Pemerintahan Presidensial yang memberikan hak prerogatif pada Presiden untuk memilih dan menentukan para menteri dan pejabat tinggi, tampaknya memang sulit di era sekarang ini.
Pilpres langsung yang mana partai politik sangat berperan dalam pencalonan kandidat, telah menciptakan suatu pilihan politik bagi parpol untuk berkoalisi.
Pada Pilpres 2024 lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil mengalahkan kontestan lainnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi partai gemuk yang menamakan dirinya Koalisi Indonesia Maju (KIM). Parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora Indonesia, PSI dan Partai Garuda.
Mengingat keterlibatan partai KIM (dan bisa jadi ada KIM plus dalam Pilkada 2024), maka meskipun Presiden memegang hak prerogatif, rasanya sulit untuk tidak memasukkan menteri dari KIM.
Harapan Rakyat untuk Pemerintahan Baru
Sebenarnya, rakyat mengerti akan hak prerogatif seorang presiden RI untuk menentukan para pembantunya yang duduk di kementerian dan jabatan tinggi lainnya.
Sebagai warga negara, perlu juga ikut memberi masukan kepada pemimpin kita termasuk bagaimana menempatkan orang-orang dalam kementerian.
1. Kabinet tidak terlalu gemuk
Gemuknya gabungan Parpol KIM pada Pilpres 2024, menyebabkan pembagian kursi menteri dan jabatan tinggi akan menjadi ramai. Sebab setiap parpol akan meminta 'jatah'.Â
Demi mengakomodir seluru kepentingan partai KIM maka Prabowo pasti membuat zaken kabinet yang gemuk. Ada menteri, wakil menteri dan menciptakan kementerian baru.
Banyaknya menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi, tentunya membuat biaya semakin membengkak karena setiap kementerian pasti diberikan anggaran, termasuk membiayai personilnya.
Sebagai rakyat yang setia membayar pajak, hanya berharap agar kabinet Prabowo tidak  'tambun' sehingga tidak menambah biaya operasionalnya.
2. Menteri bekerja secara profesional
Meskipun telah disebutkan sepintas  bahwa menteri yang akan diangkat adalah harus punya kompetensi dan berintegritas, rakyat masih khawatir.
Khawatir karena menteri yang diangkat tidak mampu memimpin kementeriannya dengan baik. Lebih sibuk untuk memanfaatkan posisinya dalam melakukan gerakan-gerakan politik bagi keuntungan pribadi dan kelompoknya.
3. Ketua Parpol tidak jadi menteri
Ketua partai sudah sangat sibuk untuk mengurus partainya. Karena itu, sebaiknya tidak diberi jabatan menteri atau jabatan tinggi lainnya.
Merangkap jabatan, membuat kebijakan dan operasionalnya terlihat abu-abu. Melakukan kunjungan ke daerah dengan dana dinas, tetapi sekalian melakukan kunjungan parpol.
Demikian beberapa harapan bagi Prabowo agar Zaken Kabinet yang dibentuk, benar-benar didedikasikan untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia seutuhnya. Bukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Referensi:
https://www.kompas.tv/nasional/537398/prabowo-subianto-akan-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-jubir
https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Kabinet_Djuanda_(Zaken_Kabinet)
