Mohon tunggu...
Ervan Yuhenda
Ervan Yuhenda Mohon Tunggu... Lainnya - Independen

Berani Beropini Santun Mengkritisi, Warga Negara Indonesia, Pembaca Buku, Penonton Film, Pendengar Musik, Pemain Games, Penikmat Kopi, Senang Tertawa, Suka Berimajinasi, Kadang Merenung, Mengolah Pikir, Kerap Hanyut Dalam Khayalan, Mengutamakan Logika, Kadang Emosi Juga, Mudah Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan, Kadang Bimbang, Kadang Ragu, Kadang Pikiran Sehat, Kadang Realistis, Kadang Ngawur, Kondisi Ekonomi Biasa-Biasa Saja, Senang Berkorban, Kadang Juga Sering Merepotkan, Sering Ngobrol Politik, Senang Dengan Gagasan-Gagasan, Mudah Bergaul Dengan Siapa Saja, Namun Juga Sering Curiga Dengan Siapa Saja, Ingin Selalu Bebas, Merdeka Dari Campur Tangan Orang Lain. Kontak : 08992611956

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Ekonomi Kerakyatan Jalan menuju Keadilan Sosial

16 September 2024   04:19 Diperbarui: 16 September 2024   04:57 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam sistem kapitalisme global, perusahaan multinasional memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menentukan arah ekonomi dunia. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, teknologi, dan pasar global, sehingga sering kali mendominasi ekonomi lokal di negara-negara berkembang. Hal ini terlihat dari dominasi perusahaan asing dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, minyak, dan gas. Perusahaan-perusahaan ini sering kali beroperasi dengan sedikit manfaat bagi masyarakat lokal, sementara keuntungan besar dibawa keluar negeri.

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu memperkuat ekonomi kerakyatannya dengan cara mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mendorong inovasi dan teknologi lokal, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang tanpa terlalu bergantung pada pasar global, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif.

Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah tantangan lain yang menghambat penerapan ekonomi kerakyatan. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara pulau, serta antara kelompok kaya dan miskin, masih sangat tinggi.

Ketimpangan ini berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, daya beli masyarakat menurun, dan pasar domestik menjadi lemah. Hal ini juga menciptakan rasa ketidakadilan yang bisa memicu konflik sosial.

Ekonomi kerakyatan berupaya mengatasi ketimpangan ini dengan cara mendorong pemerataan hasil pembangunan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti redistribusi lahan, penguatan peran koperasi, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam ekonomi kerakyatan, setiap individu dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, diperlukan reformasi struktural yang mendasar dalam sistem ekonomi. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari distribusi sumber daya, pengelolaan kekayaan alam, hingga penguatan institusi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Distribusi sumber daya adalah salah satu aspek penting yang perlu direformasi. Selama ini, pengelolaan sumber daya alam sering kali hanya menguntungkan segelintir elit dan perusahaan asing, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang sebanding. Reformasi agraria, misalnya, adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendistribusikan lahan secara lebih adil kepada petani kecil dan masyarakat adat.

Pengelolaan kekayaan alam juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Ini termasuk pengelolaan hutan, air, dan tambang secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Penguatan institusi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil juga sangat penting. Ini termasuk penguatan koperasi, UMKM, dan lembaga-lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan akses terhadap modal bagi masyarakat yang kurang mampu. Institusi-institusi ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang jelas dan berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan perusahaan besar dan investor asing.

Pilar-pilar Utama Ekonomi Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Banyak UMKM yang kesulitan untuk berkembang karena tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang memadai, seperti pinjaman bank dengan bunga rendah atau program bantuan pemerintah. Selain itu, banyak UMKM yang masih menggunakan teknologi tradisional dan memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun