Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Ekonomi kerakyatan tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga tentang prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi di mana kepentingan rakyat menjadi pusat perhatian. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek yang aktif dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek yang menerima kebijakan dari atas.
Dalam ekonomi kerakyatan, peran negara sangat penting sebagai fasilitator dan pelindung. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara adil dan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ini berarti bahwa negara harus melindungi usaha kecil dan menengah dari tekanan kapitalisme global dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir elit.
Ekonomi Kerakyatan
Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah ada sejak lama, kehidupan ekonomi masyarakat didominasi oleh sistem agraris di mana gotong royong menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selama era kolonial, ekonomi diatur sedemikian rupa untuk melayani kepentingan penjajah, dan rakyat kecil sering kali menjadi korban eksploitasi.
Kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat, memperkenalkan berbagai kebijakan yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, seperti koperasi dan usaha kecil. Namun realitasnya sering kali mengabaikan kesejahteraan rakyat kecil. Ketimpangan sosial semakin melebar, dan banyak rakyat yang tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan telah lama menjadi landasan ekonomi kerakyatan. Gotong royong, misalnya, adalah cerminan dari solidaritas sosial di mana anggota masyarakat saling membantu satu sama lain dalam pekerjaan dan keseharian mereka. Ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal.
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, nilai-nilai ini diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti koperasi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip gotong royong, di mana keuntungan yang dihasilkan dibagi secara adil di antara anggota. Koperasi telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung ekonomi kerakyatan, terutama di daerah-daerah pedesaan di mana akses terhadap modal dan pasar sering kali terbatas.
Musyawarah, sebagai proses pengambilan keputusan kolektif, juga memainkan peran penting dalam ekonomi kerakyatan. Dalam musyawarah, setiap individu memiliki suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan atau keputusan ekonomi. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah hasil dari konsensus bersama, bukan keputusan sepihak dari pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik.
Tantangan dalam Menerapkan Ekonomi Kerakyatan
Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan ekonomi kerakyatan adalah dominasi kapitalisme global. Globalisasi ekonomi, yang sering kali dikendalikan oleh kekuatan kapital besar dan negara-negara maju, telah menciptakan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Negara-negara berkembang sering kali berada pada posisi yang lemah dalam rantai nilai global, hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah, sementara negara-negara maju menguasai produksi barang jadi dan teknologi.
