Kasus Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya

 Sebuah perkembangan ekonomi nasional tentu saja tak bisa lepas dari peran infrastruktur transportasi sebagi sarana pelayanan yang dapat memperkuat, memajuka dan sekaligus membuka ksempatan ekonomi bagi masyrarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi dan daerah yang rawan akan datangnya bencana.

 Sector transportasi dinilai mempunyai peranan yang urgent dan strategis agar dapat terjalinnya sebuah hubungan antar pulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah di tanah air Indonesia, dengan demikian kita dapat menarik benang merah hubungan antara pentingnnya pembangunan infrastruktur guna memajukan perekonomian masyarakat agar dapat lebih aktif dalam menambah pendapatan nafkah sebagai salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Negara Indonesia. 

Basuki Hadimuljono[2] pernah mengatakan, bahwasannya penggalakkan pembangunan infrastruktur ekonomi sekarang tidak serat merta hanya digunakan untuk masa saat ini saja, melainkan sebuah strategi yang memiliki jangkauan luas hingga di masa depan mendatang.

Pendirian balai latihan kerja masyarakat

Salah satu langkah empiris pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya adalah pendirian sebuah forum atau komunitas yang dimana dengan wadah tersebut dapat menjaring masyarakat untuk dapat mengasah skill kinerja kerjanya masing-masing. Dengan demikian masyarakat juga dapat menggali dan mengasah bakat serta minat bekerja sekaligus dalam waktu bersamaan.

Masyarakat dinilai sangat antusias sekali dengan adanya pendirian balai latihan kerja ini yang dimana dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian angka kemiskinan pun juga dapat ditekan karena masyarakat dinilai lebih produktif dan semangat dalam membangun jiwa etos kerja dalam ranah ketrampilannya masing-masing. 

BPS[1] pada Februari 2017 mencatat jumlah angkatan kerja nasional yang jumlahnya lebih dari 131 juta orang masih didominasi oleh lulusan pendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama. Bapak Hanif Dakiri[2] juga menyampaikan bahwasannya pendirian balai latihan kerja ini tidak semata-mata untuk kalangan umum saja, melainkan para lulusan pesantren atau santri juga dapat merasakan dampak positif dari adannya pelatihan kerja ini yang dimana masyarakat umum dan santri sama-sama memiliki peluang di dunia kerja yang setara sesuai bidang keahliannya. Lulusan BLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap oleh industri.

Pada tahun 2019 ini presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwasannya akan diadakannya pembangunan 1.000 BLK dengan anggaran total Rp. 1 Triliun guna memenuhi SDM yang terampil dalam bidang kerja yang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan pembangunan yang relative lebih merata hingga ke daerah yang jarang dijangkau sekalipun.

Memajukan sektor pariwisata

Salah satu langkah kongkrit pemerintah dalam upaya untuk menambah devisa serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan yaitu dengan cara memajukan sektor pariwisata. Hal ini dinilai memiliki dampak yang sangat besar dan universal dalam cangkupan sebuah perekonomian Negara. 

Bayangkan saja jika sebuah wilayah memiliki potensi pariwisata yang besar dan dapat menambah pendapatn perekonomian di wilayah tersebut sekaligus bertambahnya devisa Negara, pasti angka kemiskinan akan ikut tertekan juga.