Fahri menambahkan, semua ide dari Pansus untuk memperbaiki KPK perlu ditampung karena itu didasarkan pada temuan selama Pansus bekerja.
"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas (Sumber: KOMPAS.COM)
Dalam kisah Mahabarata terjadi perang besar yang dinamakan Baratayudha. Perang yang memusat pada dua kubu, Pandawa dan Kurawa, merupakan puncak dari akumulasi yang tidak mungkin lagi dipecahkan dengan jalan damai.
Demi memusnahkan keangkaramurkaan dan sengkarut sejuta masalah yang diakibatkan oleh sejuta kepentingan, dalam perang Baratayudha seluruh dinasti di wilayah Arya dibinasakan.
Baratayudha merupakan revolusi yang sesungguhnya. Dan, revolusi tidak mengenal kedamaian. Tetapi, hasil dari perang besar tersebut adalah generasi baru yang tumbuh dalam kedamaian.
Karenanya, jika pembekuan KPK dianggap sanggup membinasakan segala kekacauan di dalamnya, maka lakukanlah. Dalam kondisinya yang sudah compang-camping dicabik oleh tarik-menarik kepentingan politik, KPK harus direvolusi total. Dan, salah satu jalan adalah dengan membekukannya untuk sementara waktu.
Senin kemarin, 11 September 2017, Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan resminya atas wacana pembubaran KPK.
"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana (Sumber: KOMPAS.COM.
Kembali ke kisah Mahabarata, Basudewa Kresna berkata, "Keputusan seseorang akan menentukan takdirnya sendiri."
Jika, pernyataan Jokowi itu disampaikan sebagai politisi yang juga akan maju sebagai capres petahana pada Pilpres 2019, maka pernyataan itu salah besar.
Perhatikan, pada Juni 2016, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.
