Di lain pihak tekanan kepada kelompok penentang Ahok semakin keras. Terlebih setelah batalnya HRS kembali ke Indonesia. Batalnya HRS ini mempunya dua kemungkinan. Pertama pihak HRS sengaja memainkan emosi pendukungnya yang bertujuan meningkatkan soliditas dan militansi pendukungnya. Kedua, ada “kelompok” yang meminta HRS membatalkan kedatangannya mengingat situasi yang belum kondusif.
Peringatan 20 Mei yang akan digelar dalam beberapa hari ini dapat menjadi pintu gerbang yang terbuka lebar untuk menimbulkan konflik horisontal. Jika tidak diantisipasi kerusuhan akan terjadi di sejumlah titik di beberapa daerah di Indonesia. Gelagat untuk meluaskan konflik ke sejumlah daerah sudah jelas terlihat jika mencermati identitas pelaku bakar lilin tunggal di Padang yang diduga bukan warga Padang.
Celakanya lagi, Polri sekarang serba salah. Polri tahu persis, segala tindakannya akan dipersalahkan. Terlebih setelah internasionalisasi kasus Ahok. Jika Polri melakukan penegakan hukum terhadap pendukung Ahok yang melanggar hukum, maka pendukung Ahok akan mengecam tindakan polri sekaligus membawanya ke dunia luar. Karenanya, bisa dipahami jika Kapolri memilih untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi gerakan pendukung Ahok ini. Apalagi, gerakan pendukung Ahok ini hanya bersifat sesaat, setelah 20 Mei (jika tidak terjadi sesuatu) akan mengendur.
Hanya saja, 20 Mei menjadi titik kritis bangsa ini. Segala sesuatu bisa terjadi jelang, selama, dan setelah 20 Mei. Jika tidak diantisipasi, masalah akan terus berkobar. Dalam situasi seperti ini, di mana hukum tidak mungkin dikenakan kepada pelaku, sebenarnya TNI dan Polri dengan unit-unit khususnya bisa digerakkan. Hanya saja, tindakan tersebut harus mendapat “restu” dari Presiden. Persoalannya, apakah perwira-perwira TNI dan Polri kompak mendukung Jokowi sampai 2019?
Jika Jokowi masih menerima informasi intelijen ngawur seperti yang diterimanya saat Aksi 411, maka presiden tidak pernah menyadari situasi yang sedang mengancam negara ini. Ujung-ujungnya, Jokowi harus rela dilengserkan.
Cirebon-Bandung PP, 15 Mei 2017
