Setelah “bahan baku” kudeta sudah ada, tinggal bagaimana mengeksekusinya. Bisa lewat jalan konstitusional yang diawali dengan keluarnya mosi tidak percaya dan diakhri dengan pemilu atau, pengambilalihan paksa oleh militer.”
Sementara, skenario serangan makar terhadap Jokowi juga sudah ditulisakan dalam "Potong Sumbu", Kapolri Hindarkan Jokowi dari Upaya Di-Soeharto-kan yang diposting pada 05 Desember 2016 dituliskan,
“Jadi, sangat jelas kalau pada 2 Desember 2016 sedikitnya ada 2 potensi bentrokan massal. Inilah yang harus dicegah oleh Polri dengan “momotong sumbu” sebelum terjadi “ledakan” kecil yang berpotensi membakar ke segala arah. Polisi memotongnya dengan menangkapi aktivis terduga makar yang pada hari itu menyebar, sebagian di Monas dengan mengikuti Aksi 212 dan sebagian lagi di Gedung DPR/MPR. Sumbu yang mengaitkan Monas dengan Gedung DPR/MPR inilah yang dipotong oleh Polri.
Perlu juga dicermati, sehari sebelum Aksi 212 dilangsungkan beredar himbauan dari sejumlah tokoh kepada peserta aksi untuk membawa berbagai perlengkapan pribadi, di antaranya, odol, masker, dan kacamata renang. Apa manfaat dari odol, masker, dan kacamata renang bagi massa Aksi 212 yang ingin mengikuti kegiatan ibadah? Maka perlu dipertanyakan, apakah himbauan itu disebarluaskan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, atau persiapan untuk membenturkan peserta aksi dengan aparat keamanan?
Bayangkan kalau 0,1 % saja dari peserta Aksi 212 yang terpancing oleh provokasi? Apa jadinya? Dan perlu diperhatikan juga, Aksi 212 direncanakan berakhir pada pukul 13.00 WIB atau siang hari, bukan seperti Aksi 411 yang berakhir lepas pukul 18.00 WIB.
Karenanya cukup dengan menyulut terjadinya bentrokan di Monas, kerusuhan dengan skala besar diperkirakan akan terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga menjalar ke sejumlah daerah”
Dalam sejumlah artikel dituliskan tentang skenario menjatuhkan Jokowi dengan model Mesir. Model Mesir ini mirip-mirip dengan peristiwa 1998 yang berujung pada lengsernya Soeharto.
Dan mirip dengan yang dituliskan dalam artikel “Soal Makar, Kapolri dan Menhan Sama-sama Benar” TNI tidak mungkin melancarkan kudeta secara langsung. Dalam artikel sebelum Aksi 212 yang digelar pada 2 Desember 2016 itu dituliskan, “Sekarang, apa mungkin TNI melancarkan kudeta? Untuk melancarkan aksi kudeta, militer harus solid dalam satu komando. Bukan hanya pada saat aksi dilancarkan, tetapi juga setelahnya. Tanpa komando di satu tangan, kudeta militer akan mendapat perlawanan dari kubu militer lainnya. Ini yang terjadi di Libya dan Suriah.
TNI di bawah komando Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pastinya tidak akan gegabah melancarkan aksi kudeta sebagaimana Jenderal As Sisi di Mesir. Gatot pastinya akan menghitung dukungan yang diberikan kepadanya, termasuk dukungan dari kalangan sipil, dan memastikan dukungan itu tetap solid pascakudeta berhasil dilancarkan.
Itulah yang menjadi pertanyaan, apakah tentara solid di bawah komando Gatot, ataukah terpecah ke dalam beberapa faksi? Sepertinya, Gatot tidak akan mengambil resiko besar untuk melancarkan kudeta militer. Gatot akan menempatkan TNI di atas relnya.
Dalam peristiwa 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto tidak berani memanfaatkan “Supersemar” yang dimandatkan kepadanya. Artinya, Wiranto menghindari ABRI (TNI + Polri) dari benturan. Jadi, sangat tidak mungkin kalau Gatot melancarkan kudeta militer yang berpotensi saling berbenturnya TNI.”
