2. Menyatakan Pasal 28 beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan”.
3. Menyatakan Pasal 28 beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan”.
4. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf f beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai, “TKI yang ditempatkan tidak wajib memiliki KTKLN.”
5. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf f beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “TKI yang ditempatkan tidak wajib memiliki KTKLN.”
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
SUMBER : SERIKAT PEKERJA INDONESIA LUAR NEGERI (SPILN)