2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan demokrasi konstitusional dan lebih banyak menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Di masa ini juga dominasi presiden hingga terbatasnya peran politik, serta masih banyak lagi penyimpangan dan penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945. Salah satunya, yaitu pada 1960 Ir. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu.Â
Berakhirnya masa pemerintahan Ir. Soekarno menjadi akhir juga bagi masa demokrasi ini.
3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1988)
Di masa demokrasi ini lebih menonjolkan sistem presidensial. Dengan landasan formal pada periode ini adalah pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin.Â
Ciri yang paling menonjol dari periode ini ialah dominasi peran ABRI, birokratisasi, dan sentralisasj pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, monopolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintah.Â
Pemerintahan orde baru berakhir setelah Soeharto dilengserkan pada 1988.
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-sekarang)Â
Era reformasi bermula sejak masa pemerintahan B.J. Habibie. Di masa ini pemerintahan berusaha untuk kembali menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia, yang salah satunya ditandai dengan kebebasan pers dan kebebasan berbicara karena keduanya memainkan peran sebagai check and balances, serta memberikan kritik supaya mencegah terjadinya penyelewengan lagi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H