Pembentukan PIP, mengacu pada tipe kedua SWF yang  berbentuk korporasi seperti Temasek milik Pemerintah Singapura.
Sayangnya, setelah 8 tahun berdiri dengan modal awal Rp4 triliun, pada tahun 2015, PIP harus dilikuidasi untuk kemudian berubah bentuk menjadi sebatas Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, karena investasinya cenderung tak berkembang akibat dikelola terlalu birokratis.
Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia, mencoba membangun kembali SWF, kali ini dengan magnitude lebih besar karena lahir berdasarkan aturan yang lebih tinggi dari sekedar peraturan setingkat menteri, yakni  dengan payung hukum Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Berdasarkan aturan tersebut,lahirlah Indonesia Invesment Authority (INA) pada tahun 2021, dengan modal awal yang berasal dari APBN sebesar US$ 5 miliar atau setara dengan Rp75 triliun
INA memiliki empat sektor utama, yaitu infrastruktur dan logistik, infrastruktur digital, layanan kesehatan, dan energi ramah lingkungan.
Setelah berjalan 4 tahun dana kelolaannya terus berkembang mencapai Rp163 triliun.Â
Namun dengan terbentuknya Danantara, nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Badan baru ini, sehingga namanya tak lagi eksis, melebur menjadi Danantara.
Asa dan Tantangan Danantara
Danantara, sebagai lembaga pengelola investasi negara, memiliki potensi besar untuk menjadi titik balik bagi transformasi BUMN di Indonesia.Â
Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat meniru kesuksesan Temasek, yang berhasil meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan portofolionya secara signifikan.
Penunjukan pemimpin berpengalaman seperti Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod merupakan langkah strategis.
