Hanya  sekitar 30 persen kendaraan berrmotor di Indonesia yang sudah mengikuti asuransi.
Karena kurang terliterasi dengan baik, acapkali masyarakat memilih produk termurah tanpa melihat manfaat, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Di luar masalah itu, masyarakat juga kesulitan mencari perusahaan asuransi terpercaya.
Oleh sebab itu, sebelum kebijakan baru yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor ikut asuransi, diterapkan, para stakeholder terkait mulai dari OJK hingga pelaku jasa sektor keuangan asuransi, harus secara masif melakukan literasi melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.
Kemudian, untuk memastikan asuransi TPL benar-benar memberikan manfaat bagi kelas seluruh masyarakat, diperlukan upaya dari berbagai pihak. OJK dan pihak Pemerintah lainnya harus meningkatkan pengawasan terhadap industri asuransi, memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik bisnis.
Perusahaan asuransi juga perlu berbenah dengan meningkatkan kualitas layanan, mempermudah proses klaim, dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan nasabah, sehingga trust issue terhadap mereka bisa dikikis.
Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan, khususnya tentang asuransi, agar dapat memilih produk yang tepat dan memahami hak-hak mereka.
Asuransi TPL wajib tahun 2025 adalah langkah besar yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pengguna jalan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan bagaimana masalah "trust issue" dapat diatasi.
Dengan kerjasama semua pihak, asuransi TPL dapat menjadi proteksi yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, bukan hanya beban tambahan yang meresahkan
